Seharusnya, kata anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, kabinet itu memiliki satu visi dan satu misi demi kepentingan rakyat Indonesia. Anggota kabinet, apakah dia seorang akademisi, politikus, mantan militer, atau apapun lalarbelakangnya, kalau sudah jadi anggota kabinet maka harus taat azas dan paham akan hirarki organisasi.
"Kalau ada sebuah masalah disarankan berdikusi atau berdebat secara intelektual dengan data-data yang kuat di ruang rapat kabinet. Silakan satu sama lain mengemukakan pendapatnya dengan menyodorkan data-data yang valid," kata TB Hasanuddin beberapa saat lalu (Kamis, 20/8).
Hasil perdebatan itu, yang akhirnya menjadi sebuah kesimpulan, lanjut TB Hasanuddin, itulah yang dapat dijadikan dasar dalam membuat sebuah keputusan yang komprehensif demi kepentingan negara dan bangsa.
"Kalau debat dilakukan di ruang publik, maka rakyat menjadi bingung, mana sesungguhnya pemikiran yang paling benar. Selain itu, juga terkesan kabinet tidak solid," ungkap TB Hasanuddin.
TB Hasanuddin berharap seluruh menteri kabinet kerja memahami betul struktur organisasi pemerintahan, termasuk hirarki yang berlaku di pemerintahan.
"Mari kita akhiri debat di ruang publik. Dan selamat bekerja. Kerja... kerja... kerja," demikian TB Hasanuddin.
[ysa]
. Debat publik yang terjadi di lingkungan kabinet, khususnya antara Menteri BUMN Rini Soemarno, Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dan Wapres Jusuf Kalla, sangat disesalkan oleh banyak pihak. 
BERITA TERKAIT: