Sebagai tindaklanjut atas komitmen Pemerintah ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono mengunjungi Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Tengah Papua.
Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Yahukimo, Menteri Basuki menyempatkan berkunjung ke Distrik Subaham. Di distrik ini Menteri Basuki menanda tangani prasasti sebagai komitmen dari pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran.
"Pembangunan di Papua disesuaikan dengan tahapan program pemerintah," Menteri Basuki di Papua (19/8).
Menteri Basuki menetapkan ada tiga prioritas pembangunan di kabupaten Yahukimo yang harus selesai 2016. Yaitu penyelesaian ruas jalan Dekai-Logpon; penyelesaian jaringan irigasi Yahukimo yang mampu mengairi 3.200 hektar sawah; dan perbaikan perumahan bagi PNS yg ada serta bantuan untuk perumahan TNI/POLRI sebanyak 90 rumah.
Data Kementeriian PUPR, tahun 2015 ini alokasi dana infrastruktur sesuai APBN dan DAK (Dana Alokasi Khusus) PUPR untuk Papua mencapai Rp. 5,8 triliuan. Jumlah ini terbagi untuk kegiatan sumber daya air Rp 648 miliar, penyelenggaraan jalan Rp 4,7 triliun, dan pembinaan infrastruktur permukinan Rp. 337 miliar.
Menteri Basuki menyatakan, tahun 2016 pihaknya akan mengupayakan anggaran untuk Papua naik hingga Rp 10 triliun. Terbagi atas Rp 6 triliun untuk Papua, dan Papua Barat Rp 4 triliun.
Dana tersebut akan dialokasikan, tidak hanya untuk Trans Papua, tapi ada jembatan, ada jalan nasional lainnya. Khusus untuk Trans Papua sendiri Rp 12 triliun.
"Kalau mau percepatan pembangunan infrastruktur ya harus sungguh-sungguh. Pasalnya, dampak dari konektivitas dan minimnya infrastruktur memicu disparitas harga-harga barang konsumsi dan non konsumsi menjadi sangat kentara," demikian Basuki.
[ysa]
. Komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan Papua sebagai Papua Tanah Damai, semakin nyata sebagaimana dinyatakan Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan Tahun 2015 di DPR RI. 
BERITA TERKAIT: