
‎Banyak kepala daerah yang mundur jelang Pilkada Serentak 2015 digelar, meski diketahui DPRD belum memberikan persetujuan kepada para kepala daerah yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir tersebut.
Atas alasan itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta masukan kepada DPR RI perihal masalah ini.
"Kami minta masukan soal kepala daerah yang mundur. Sepanjang tidak atau belum dapat keputusan MK dan DPRD walaupun mereka janji secara lisan akan mmemenuhi UU yang ada," kata Tjahjo dalam rapat konsultasi gabungan di ruang pansus C, gedung DPR Senayan, Jakarta (Senin, 6/7).
Politisi PDIP ini menduga para kepala daerah mundur karena ingin memberikan jalan bagi keluarga maju dalam pilkada. Jika ini tidak dicegah, maka akan berdampak pada penyelenggaraan pemilu.
"Ini jangan sampai mengganggu hal-hal yang sejak awal ditetapkan," sambungnya.
[dem]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: