"Misalnya kesejahteraan antara kepala SMP Negeri dengan MTs yang timpang dari aspek kalayakan penggajian dan fasilitas. Hal ini sungguh memprihatinkan, karena itu jangan sampai terjadi lagi. Kepala MTs kalau jalan dengan Kepala SMP itu malu, Pak. Ini persoalan sudah diskriminatif sekali,†sebutnya di hadapan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Selain itu, manajemen pemberian tunjangan yang sudah menjadi hak para guru madrasah di daerah dinilai sangat amburadul. Menurut Choirul, dalam kurun waktu 2011 sampai 2014 tunjangan untuk guru dan penyuluh agama selalu menjadi masalah dari tahun ke tahun. Keterlambatan pencairan dan tidak digaji berbulan-bulan sudah menjadi hal yang biasa bagi guru madrasah. Bahkan ia menyebutkan jika gaji dan tunjangan guru madrasah di dapilnya belum turun dari bulan Januari.
Kemarin PGMI (Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia) ke tempat saya berbondong-bondong untuk demo ke Kementerian Agama, perihal tunjangan yang masih teledor 2011-2014 akhirnya baru terbayarkan kemarin. Itu adalah kesenjangan. Yang kemarin itu pada menangis di tempat saya, PGMI ini mau lebaran, (tunjangan) diambil 50:50 dari tabungan anak-anak yang ada di madrasah karena mereka gak digaji sejak bulan januari,†jelasnya.
Choirul juga menganggap persoalan ini berkaitan dengan anggaran Kementerian Agama untuk belanja pagawai yang tidak terserap dengan baik. Dalam semester pertama 2015 ini, realisasi penyerapan anggaran Kementerian Agama baru 28 persen. Ia menilai bahwa angka tersebut sangat kecil dan jauh dari harapan. Untuk itu ia mengharapkan grand design Kementerian Agama untuk menuntaskan permasalahan seperti ini.
Besar belanja pegawai itu kalau kita lihat, digunakan 228.264 PNS di Kemenag termasuk dosen, guru, dan penyuluh agama. Realisasi anggaran itu baru 28 persen penyerapannya. Harus ada grand design ke depan,†ungkapnya dalam rilisnya.
[rus]
. Persoalan mengenai kesejahteraan guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang kurang diperhatikan oleh Kementerian Agama menjadi sorotan pada Rapat Kerja Komisi VIII dengan Kementerian Agama, Rabu (24/6) kemarin. Anggota Komisi VIII dari Fraksi NasDem Choirul Muna menyampaikan situasi yang ditemuinya di daerah pemilihannya, Jateng VI. Ia menyebutkan, telah terjadi disparitas kesejahteraan antara guru di bawah naungan Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan. 
BERITA TERKAIT: