Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menilai bahasa Prancis memang merupakan salah satu bahasa internasional yang penting untuk dipelajari.
Namun, katanya, prioritas pendidikan bahasa di Indonesia tetap harus difokuskan pada penguatan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
“Bahasa Prancis itu penting. Tetapi kalau menjadi kurikulum wajib, saya kira kita perlu bahasa Inggris, kita perlu memperkuat bahasa Indonesia,” kata Andreas kepada wartawan, Sabtu, 30 Mei 2026.
Menurutnya, pengajaran bahasa asing sebaiknya didasarkan pada kajian kebutuhan pendidikan nasional, bukan semata-mata mengikuti dinamika hubungan diplomatik dengan negara tertentu.
“Jangan nanti kalau kita bertemu dengan seorang pemimpin dari suatu negara, terus kemudian bahasa itu menjadi kurikulum wajib,” ujarnya.
Andreas mengatakan bahasa Prancis dapat ditempatkan sebagai mata pelajaran pilihan, sebagaimana bahasa asing lain seperti Mandarin, Jepang, Spanyol, Belanda, maupun Portugis.
Ia menilai sekolah dan pemerintah perlu terlebih dahulu menentukan bahasa asing mana yang wajib dikuasai siswa dan mana yang cukup menjadi pilihan sesuai kebutuhan.
“Silakan bahasa Prancis sebagai bahasa pilihan. Bisa bahasa Mandarin, bahasa Jepang, dan bahasa-bahasa lain sebagainya,” katanya.
Lebih lanjut, Andreas mengingatkan agar kebijakan pendidikan tidak selalu ditetapkan secara top-down tanpa melalui kajian yang matang.
Menurutnya, keputusan mengenai kurikulum seharusnya mempertimbangkan kebutuhan riil dunia pendidikan serta masukan dari berbagai pihak terkait.
Pernyataan itu merespons ucapan Presiden Prabowo Subianto saat kunjungan kenegaraan ke Prancis yang menyebut telah menginstruksikan agar seluruh tingkatan sekolah di Indonesia mempelajari bahasa Prancis.
“Sekarang saya sudah menginstruksikan bahwa semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” kata Prabowo di hadapan Presiden Emmanuel Macron, Kamis, 28 Mei 2026.
Usulan agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh tingkatan sekolah dinilai perlu dikaji lebih mendalam dan tidak serta-merta dijadikan mata pelajaran wajib dalam kurikulum nasional. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: