Ketua DKPP: Fokus Saja, Temuan BPK Tak Berkaitan dengan Pilkada

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ruslan-tambak-1'>RUSLAN TAMBAK</a>
LAPORAN: RUSLAN TAMBAK
  • Rabu, 24 Juni 2015, 08:57 WIB
Ketua DKPP: Fokus Saja, Temuan BPK Tak Berkaitan dengan Pilkada
jimly asshiddiqie/net
rmol news logo . Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyarankan kepada seluruh penyelenggara pemilu untuk tetap fokus terhadap pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada Desember ini. Tujuannya agar pelaksanaan Pilkada terlaksana dengan baik dan menghasilkan pemilu yang berintegritas.

"Ada banyak tantangan bahkan ancaman untuk persiapan Pilkada serentak ini," katanya saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah dan Staf Sekretariat Pendukung Tim Pemeriksa Daerah di Jakarta, Selasa malam (23/6).

Pelaksanaan rapat koordinasi ini diikuti oleh Tim Pemeriksa di Daerah dari unsur Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi se-Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)nProvinsi se-Indonesia, Kepala Sekretariat dan Staf Pendukung Sekretariat Bawaslu.

Jimly mencontohkan terkait dengan anggaran. Awalnya anggaran baik untuk KPU dan Bawaslu mengalami kendala. Akan tetapi sekarang sudah beres. Namun begitu masalah anggaran sudah beres, lalu muncul temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

"Temuan ini dimasalahkan. Masalah ini bisa saja diciptakan. Tujuannya entah untuk apa. Bisa saja untuk memperburuk keadaan. Bisa saja orang mengait-ngaitkan dengan segala sesuatu termasuk membangun opini agar sebaiknya Pilkada ditunda," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Jimly meminta kepada seluruh penyelenggara pemilu khususnya yang akan melaksanakan Pilkada serentak tidak perlu khawatir.

"Kita tidak usah terganggu. Temuan BPK itu tidak ada kaitannya dengan Pilkada. Sebaiknya kita fokus saja dengan persiapan Pilkada. Tetepi bagi KPU masalah ini juga harus diselesaikan," tukas Pakar hukum tata negara di Universitas Indonesia ini.

Sebelumnya BPK melaporkan indikasi kerugian negara Rp 334 miliar dalam audit KPU 2013-2014 kepada DPR. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut apabila temuan itu terbukti maka terdapat dua implikasi yakni bisa saja komisioner KPU diganti atau pelaksanaan pilkada serentak ditunda. [rus]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA