Prijanto melontarkan itu mengomentari pernyataan Ahok yang kecewa dengan Bank DKI. Ahok kecewa karena Bank DKI tidak maksimal mendukung sistem transaksi nontunai, yang akan diterapkan pada pedagang kaki lima (PKL) Lenggang Jakarta.
Padahal sudah tiga kali Ahok mengingatkan hal ini ke Bank DKI. Dan pada akhirnya, layanan e-money di Lenggang Jakarta disediakan Bank Mandiri.
"Apabila hal tersebut betul, saya kira itu fakta ketidakmampuan SDM Bank DKI yang tidak bisa dibantah," tegas dia seperti diberitakan
RMOL Jakarta, Kamis (28/5).
Tak tanggung-tanggung, dia menyerukan, semua pihak yang dianggap tidak profesional di Bank DKI harus dicopot.
"Tentunya bukan hanya jajaran Direksi tetapi juga para unsur pembantu Direksi yang tidak profesional harus diganti. Ini penyakit SDM di BMUD," sambung dia.
Persoalan BUMD dan BUMN di Indonesia itu ada dua. Pertama, BUMN atau BUMD itu dianggap badan usaha itu milik penguasa saat itu, sehingga menunjuk orang terserah penguasa.
"Jadi, orientasinya bergeser, suka-suka pengendali BUMD/BUMN. Karakter dan profesionalisme, bergeser kepada nepotisme saudara, separtai, pendukung atau relawan," imbuhnya.
Kekonyolan kedua, sambung Pri, sapaannya, mengedepankan pribahasa lebih besar pasak daripada tiang, dan sebagai sapi perah. Sampai-sampai ada yang punya utang tak terbayar dan hampir mati.
"Karena badan tersebut sumber rezeki oknum tertentu, lalu dihidupkan lagi dengan menyuntik penyertaan dana modal," tandas Pri.
[sam]
. Eks Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengatakan, jika memang Direksi Bank DKI buruk, maka sebaiknya diganti saja. 
BERITA TERKAIT: