Dibungkus dengan tema "Revolusi Mental" dan "Mewujudkan Trisaktinya Bung Karno", paling tidak ada puluhan janji Jokowi yang telah dilontarkan ke masyarakat. Secara jeli janji-janji Jokowi tersebut telah dikompilasi oleh "Institute for Policy Studies" dalam satu buku berjudul "100 Janji Jokowi-JK."
100 Janji Jokowi-JK tersebut dikelompokkan dalam 9 bidang, yaitu: EnerGi, Infrastruktur dan Transportasi, Pertanian, Pendidikan, Politik dan Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kesehatan, Ekonomi, Buruh dan Kesejahteraan, serta Kelautan dan Kehutanan. Yang menarik adalah, 100 Janji Jokowi-JK tersebut didukung dengan berita dari beberapa media online.
Ada beberapa hal menarik dengan perkembangan sosial, politik dan ekonomi belakangan ini kalau kita kaitkan dengan jani-janji tersebut.
Pertama adalah terus terjadinya ketegangan hubungan antara Kepolisian dengan KPK. Setelah Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dikenakan status tersangka oleh Polri karena kasus-kasus beberapa tahun silam, salah satu penyidik KPK Novel Baswedan ditangkap dan dipaksa atas kasus penembakan yang terjadi 11 tahun lalu.
Padahal sudah terlalu sering Jokowi, sebagai Presiden dan Panglima Tertinggi, menyatakan agar jangan terjadi kriminalisasi dan bangunlah kerjasama yang harmonis di antara seluruh lembaga peradilan di Indonesia. Novel Baswedan juga dilepas setelah dengan tegas kembali Jokowi mengeluarkan perintah pelepasan.
Berkaitan dengan itu, kita ingin mengingatkan langkah nyata Jokowi atas janjinya untuk menempatkan Polri dalam Kementerian Negara dengan tujuan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga Polri. Di samping itu Jokowi juga berjanji akan melakukan revitalisasi Komisi Kepolisian dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap kinerja lembaga kepolisian.
Hingga saat ini belum terlihat langkah-langkah nyata dari Jokowi dalam mewujudkan janjinya di bidang Kepolisian tersebut. Padahal beberapa inisiatif yang dilakukan oleh pejabat kepolisian telah menggerogoti kredibilitas Jokowi pribadi maupun lembaga kepresidenan.
Di bidang energi, terlihat sekali keseriusan Jokowi untuk memberantas mafia migas. Ini terbukti dengan ditunjuknya Faisal Basri sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Setelah mengeluarkan rekomendasi pembekuan Pertamina Energi Trading Ltd (Petral) pada akhir 2014, yang kemudian dijalankan pemerintah, tapi tim ini hilang bak ditelan angin. Tidak jelas rekomendasi lainnya serta langkah nyata pemerintah lainnya mengenai tata kelola migas saat ini.
Yang paling menarik tentu saja janji Jokowi untuk tidak menghapus subsidi BBM. Hal itu disampaikan Jokowi saat berdialog dengan Ikatan Persaudaraan Ojek Indonesia 16 Juni 2014. Pada kenyataannya, baru satu bulan menjadi Presiden, di bulan November 2014 Jokowi langsung mengurangi subsidi BBM. Dengan alasan dana subsidi sekitar Rp 240 triliun akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.
Berkaitan dengan program Kartu untuk rakyat miskin, di bulan November 2014 Jokowi dengan cepat meluncurkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKP). Di samping itu program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS lebih digalakkan dan khusus untuk bidang kesehatan, rumah sakit yang wajib menerima program BPJS diperluas lagi.
Program ini sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat segala lapisan meskipun di awalnya masih tidak jelas alokasi anggaran yang akan digunakan.
Setelah memangkas subsidi BBM tahun 2014 dan disetujuinya APBNP 2015 oleh DPR, pemerintah Jokowi-JK ingin mempercepat program pembangunan infrastruktur sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan alokasi dana sebesar Rp 169 triliun, empat prioritas pembangunan infrastruktur antara lain untuk kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 81,3 triliun, kementerian Perhubungan Rp 44,9 triliun, kementerian Rp 10 triliun dan kementerian Perumahan Rakyat Rp 4,6 triliun.
Tanggal 30 April 2015 Jokowi meresmikan pembangunan jalan tol Trans Sumatera dari Lampung hingga Aceh. Di samping itu Tol Trans Jawa juga dilanjutkan dan akan diambil alih oleh pemerintah. Setelah beberapa perusahaan swasta terhambat karena proses pembebasan tanah. Demikian juga pembangunan tol dan jalur KA di Sulawesi diharapkan segera dilakukan.
Selama pemerintahan SBY-Boediono 2009-2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata mencapai 5,9 persen per tahun. Dengan pencapaian tersebut, di antara negara-negara kelompok G 20, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya kalah dari Cina.
Sementara Jokowi berjanji akan membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata pada tingkat 7 persen per tahun. Jokowi juga berjanji akan menyediakan 15 juta lapangan kerja baru atau 3 juta per tahun. Sayangnya situasi sekarang ini menurut perkiraan Menko Perekonomian Sofyan Djalil pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 berada pada tingkat 5,7 persen atau jauh dari janji 7 persen per tahun. Bahkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui adanya perlambatan ekonomi pada tiga bulan pertama tahun 2015 yaitu sekitar 5 persen saja. Situasi ini telah menimbulkan spekulasi di masyarakat tentang kemungkinan terjadinya reshufle kabinet.
Seperti dikemukakan di atas, janji politik adalah hal biasa yang dilakukan oleh politisi termasuk calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam satu periode pemerintahannya, ada sekitar 100 janji politik Presiden AS Barack Obama yang tidak berhasil dipenuhi. Misalnya mengurangi defisit pada tahun 2012 atau menutup penjara tahanan militer Guantamano. Meskipun demikian Obama tetap terpilih untuk periode yang ke dua kalinya.
Tariana Turia dalam tulisannya berjudul "What Our People Expect of Our Leaders" menyatakan tentang harapan-harapan rakyat terhadap pemimpinnya. Antara lain: mampu menciptakan peluang perbaikan, menunjukan integritas dan kejujuran, mengakui kesalahan kebijakan yang dilakukan dan memperbaikinya, serta inklusif di mana partisipasi seluruh komponen di negara ini bisa dilibatkan dengan baik.
Kehadiran buku "100 Janji Jokowi-JK" ini tentu saja sangat bermanfaat bagi kita untuk mengawal pemerintahan Jokowi-JK selama 5 tahun ke depan. Bagi pemerintahan Jokowi-JK, buku ini bisa dijadikan panduan konsistensi antara ucapan dan tindakan. Bahwa tidak semua janji-janji tersebut akan terpenuhi, karena satu dan lain hal, bisa saja terjadi dan perlu penjelasan lebih lanjut.
Sementara rakyat bisa menilai kapasitas dan kualitas pemerintahan Jokowi-JK lewat buku ini. Sehingga pada tahun 2019 dengan terang benderang rakyat akan memperoleh kesempatan untuk langsung menentukan penilaiannya pada saat memilih Presiden dan Wakil Presiden yang akan datang.
Penulis adalah Sosiolog dan tinggal di Jakarta
BERITA TERKAIT: