"Inilah saatnya masyarakat memilih pemimpin terbaiknya," kata pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina dan juru bicara Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik (KedaiKOPI), Hendri Satrio, Selasa (28/4).
Hendri menambahkan pemilihan langsung kepala daerah telah memperlihatkan kemajuan Indonesia dalam berdemokrasi. Meski banyak kepala daerah yang terlibat sejumlah kasus, banyak pula figur yang dianggap sukses mengembangkan daerahnya.
Beberapa figur kepala daerah sudah muncul bahkan digadang-gadang bakal menjadi pemimpin nasional. Joko Widodo-mantan Wali Kota Surakarta-sudah membuktikan bahwa pemimpin daerah bisa menjadi pemimpin nasional.
"Kami telah berdiskusi tentang calon pemimpin masa depan dari kepala daerah. Namun, kami ingin mengetahui pendapat publik melalui polling."
Menurut Hendri, Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada 27 April 2015 ihwal nama-nama yang dianggap layak menjadi calon pemimpin nasional nanti.
KedaiKOPI menilai kepala daerah berdasarkan kinerja seperti indikator ekonomi daerah yang berkembang pesat, inovasi dalam pembangunan daerahnya, kepopuleran dan indikator lainnya.
Ada lima nama yang berpeluang mendapat dukungan menjadi calon Presiden, yaitu Basuki Tjahaja Purnama Gubernur Jakarta), Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng), Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung) dan Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya).
KedaiKOPI membuat polling melalui situs www.kedaikopi.co dan http://www.uneg2politik.com/ dengan pertanyaan tunggal, siapa yang paling berpeluang menurut Anda?
Sebelumnya KedaiKOPI telah menggelar beberapa polling seperti wacana perombakan kabinet, kinerja kabinet, jatah komisaris relawn serta sikap Menteri Pemuda dan Olahraga terhadap PSSI.
KedaiKOPI merupakan lembaga diskusi dan kajian yang menghimpun dan menyuarakan opini publik terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Hasil kajian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi semua stake holder di masyarakat dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepentingan publik.
[zul]
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah meresmikan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak mulai Desember 2015 ini. Ada 260 kabupaten dan kota serta 9 provinsi yang turut andil dalam memilih pemimpinnya. 
BERITA TERKAIT: