Hal tersebut disampaikan Ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin merespon rencana pembukaan rekening massal untuk sekitar 220 juta masyarakat.
Ia menilai besarnya anggaran yang dibutuhkan perlu dipertimbangkan kembali, terlebih pemerintah saat ini juga menghadapi keterbatasan ruang fiskal.
"Dari sisi biaya anggaran yang diperlukan mencapai Rp11 triliun, dimana saat ini Pemerintah sedang mengalami kesulitan fiskal," kata Wijayanto kepada
RMOL, pada Senin, 14 September 2026.
Menurutnya, kebutuhan anggaran tersebut menjadi semakin pelik ketika pemerintah harus menghadapi berbagai kebutuhan lain yang tidak kalah mendesak.
Ia mencontohkan alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana yang dinilai masih terbatas dibandingkan kebutuhan di lapangan.
"Anggaran untuk BNPB saja hanya Rp400-500 miliar per tahun di saat Indonesia panen bencana. Lalu anggaran penanggulangan bencana nasional tahun ini kurang dari Rp5 triliun. Alokasi ini tentunya tidak fair," kata Wijayanto.
Wijayanto juga mengingatkan bahwa tekanan fiskal tidak hanya terjadi di tingkat pemerintah pusat. Sejumlah pemerintah daerah juga tengah menghadapi keterbatasan fiskal, sementara defisit pemerintah pusat berpotensi semakin melebar.
"Rp11 triliun sangatlah besar bagi Indonesia saat ini," kata Wijayanto.
Ia menilai pemerintah perlu lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja, terutama ketika ruang fiskal semakin terbatas. Kebijakan yang membutuhkan anggaran besar semestinya memiliki manfaat ekonomi yang jelas dan terukur.
Sebelumnya, pemerintah disebut tengah menyiapkan anggaran Rp 11 triliun untuk membuka 200 juta rekening masyarakat Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa anggaran ini akan bersumber dari APBN. Namun pihaknya menyebut pelaksanannya akan dilakukan secara bertahap.
"Totalnya kalau 200 juta penduduk itu anggarannya yang disiapkan sekitar RP 11 triliun," kata Airlangga dijumpai di Istana Kepresidenan, Rabu 9 September 2026.
Airlangga menjelaskan setiap rekening yang dibuka secara otomatis akan memperoleh saldo awal dari pemerintah sebesar Rp50 ribu.
Rekening tersebut diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemerintah juga menyiapkan rekening tersebut sebagai salah satu instrumen penyaluran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial (bansos).
Rencana pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp11 triliun untuk pembukaan rekening baru bagi masyarakat berusia 17 tahun ke atas bukanlah kebijakan tepat di tengah kondisi fiskal yang masih menghadapi tekanan. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: