Demikian disampaikan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam pesan singkat yang diterima Minggu malam (5/4).
Dahnil mengungkapkan itu terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan meninjau kenaikan tunjangan uang muka pembelian kendaraan untuk pejabat. Jokowi melakukan itu karena mengaku tidak tahu menahu berkaitan dengan hal tersebut dan justru menyalahkan Menteri Keuangan.
Padahal, kenaikan tunjangan uang muka untuk pejabat itu dikeluarkan berdasarkan Perpres 39/2015 yang langsung ditandatangani oleh Presiden Jokowi.
"Itulah kenapa saya sebut negeri ini mulai tidak memiliki pemimpin dan kepemimpinan. Karena presidennya hanya sekadar tanda tangan semua dokumen yang disodorkan ke dia tanpa tahu apa kebijakan yang dia tanda tangani," ungkap Dahnil.
"Ini ibarat presiden yang hanya peduli dengan kursi kepresidennya tapi tidak peduli dengan apa yang sudah dia tanda tangani sebagai kebijakan penggunaan anggaran publik," sambung ekonon Untirta Serang, Banten yang juga penulis buku
Dinasti Rente ini.
"Sah kita telah kehilangan kepemimpinan karena presiden kita absent dalam setiap kebijakannya dan berhenti sekadar menjadi stempel pengesahan," demikian Dahnil Anzar Simanjuntak.
[zul]
BERITA TERKAIT: