
. Instruksi Presiden Joko Widodo Nomor 5/2015 sangat bertentangan dengan harapan petani dan rakyat Indonesia. Inpres itu berisi pengadaan beras dari luar negeri yang bisa dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi.
"Padahal Presiden Joko Widodo memastikan, Indonesia tidak akan impor beras," kata Direktur Eksekutif Solidaritas Bersama untuk Kedaulatan Pangan (Sobat Pangan), Lian Fympi, dalam keterangan beberapa saat lalu (Sabtu, 21/3).
Lian mengingatkan, petani adalah ujung tombak dalam hal pangan. Tetapi sayang nasibnya seperti perahu yang terombang-ambing di lautan.
"Apakah pemerintah saat ini serius berniat untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara yang swasembada pangan seperti sebelumnya atau hanya 'kecap' saja," ungkap Lian.
Jika memang serius, lanjutnya, seharusnya dibuktikan dengan kebijakan pemerintah Jokowi-JK yang pro Pertanian dengan memperluas dan membuka lahan pertanian kembali yang saat ini sudah digunakan untuk lahan industri dan permukiman.
[ysa]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: