"Sejak awal reklamasi pantura (pantai utara) sudah dikritik banyak pihak," ungkap Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) Rico Sinaga dalam keterangannya yang diterima pagi ini (Selasa, 17/3).
Kementerian Lingkungan Hidup (KKH) misalnya, mempersoalkan amdal dan tempat pengambilan material penguruk.
"Apalagi, sejatinya proyek reklamasi tidak boleh karena gugatan lingkungan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung dimenangkan oleh KLH," jelasnya.
Selain KLH, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengkritik pemberian izin reklamasi tersebut. Pasalanya, banyak instalasi vital di bawah laut dan alasan lainnya. "Bappenas dukung sikap Susi (Menteri KKP Susi Pudjiastuti)," imbuh Rico.
Namun karena berhadapan dengan instansi pusat, Ahok lemparkan masalah tersebut ke Presiden Jokowi. "Ini jelas tidak benar, yang izinkan siapa yang beresin siapa," demikian Rico Sinaga.
Sebelumnya, Ahok memang mengaku menyerahkan soal izin reklamasi pulau di pantai utara Jakarta itu kepada Presiden Jokowi. "Kalau gubernur berlawanan dengan menteri, nunggu Presiden beresinlah," ungkap Ahok 10 Februari 2014 lalu.
[zul]
Tidak hanya para aktivis dan masyarakat umum, izin reklamasi yang diberikan Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama juga dipersoalkan pemerintah pusat. 
BERITA TERKAIT: