Karena itu, ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Begal Partai (AMPABP) menggelar aksi di Kementerian Hukum dan HAM. Yasonna dianggap telah membegal partai politik seperti Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Seharusnya Yosanna mampu menjadi penengah dan memberikan solusi yang terbaik untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, bukan malah mengambil kesempatan untuk membumihanguskan partai-partai penyeimbang pemerintah yang berada dalam koalisi Merah Putih (KMP)," kata Koordinator Aksi, Fajar Ardy Hidayatullah, dalam orasinnya di Kantor Kemenkumham, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta (Senin, 16/3).
Kini, ungkap Fajar, Golkar dan PPP sudah menjadi korban. Karena itu angan sampai ada partai-partai lain yang juga menjadi korban pembegalan politik. Sebab pembegalan terhadap partai politik merupakan upaya pembunuhan terhadap sistem demokrasi di Indonesia yang dilakukan secara terstruktur dan masif.
"Kami meminta stop tindakan pembegalan partai politik yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly. Kami juga meminta agar batalkan keputusan Menkumham," ujar Fajar, sambil meminta Presiden Joko Widodo mencopot Yasonna.
[ysa]
. Langkah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam menyikapi konflik internal partai politik terlihat sebagai bentuk arogansi pemerintah dan intervensi yang sangat jelas. Bahkan, apa yang Yasonna diduga mengandung unsur pidana. 
BERITA TERKAIT: