Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Zainuddin menuturkan, pemerintah di bawah komando Presiden Jokowi harus kuat dan tidak melemah menghadapi tekanan-tekanan tersebut.
"Protes Brasil dan negara lainnya itu bisa dipahami karena pemerintahan lalu mudah memberi grasi dalam kasus narkoba. Pemerintah harus kuat, jangan lemah dan jangan beri peluang," ujar Zainuddin di Jakarta, Selasa (24/2).
Ketua DPP PKS ini melanjutkan, sikap pemerintah Brasil yang menolak untuk menerima Duta Besar RI Toto Riyanto harus ditanggapi dengan tegas dan hati-hati. Sikap Presiden Brasil Dilma Rousseff jelas-jelas melecehkan Indonesia. Sikap politik pemerintah Brasil dapat dipahami sebagai sikap diplomatik yang menekan dan memprotes kebijakan politik hukum negara lain.
Dalam pergaulan internasional, lanjut Zainuddin, pasang surut hubungan bilateral adalah hal yang biasa. Pemerintah RI harus hati-hati dalam mengelola konflik dalam hubungan ini.
Ia memprediksi, penundaan penerimaan mandat duta besar RI akan terus dilakukan Brasil sampai eksekusi mati gelombang kedua terhadap gembong narkoba. "Salah seorang gembong narkoba yang akan dieksekusi mati nanti kan juga dari Brazil. Gelombang yang pertama juga ada warga mereka," cetusnya.
Karena itu menurut politisi dari dapil DKI Jakarta I ini, pemerintah Indonesia tidak perlu melangkah lebih jauh dan gegabah. Misalnya dengan mereview hubungan dagang dan pertahanan yang selama ini sudah terjalin dan saling menguntungkan.
[rus]
. Martabat kedaulatan hukum dan politik luar negeri pemerintah Indonesia saat ini tengah diuji. Pasalnya, sejumlah negara hingga Sekjen PBB menekan Indonesia untuk membatalkan kebijakan hukuman mati. 
BERITA TERKAIT: