"Ini kesempatan bagus bagi DPR untuk kembali mendapat kepercayaan rakyat setelah dua bulan gontok-gontokan antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat," kata kata Ketua DPP PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, kepada Kantor Berita Politik
RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 10/12).
Kesempatan ini juga datang, lanjut Maruarar, setelah ada pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhyono (SBY). Pertemuan Jokowi dan SBY, yang keduanya merupakan trend-setter, yang akan mengubah konstelasi politik nasional.
PDI Perjuangan sendiri, sebelum ada Perppu Pilkada, sudah dengan tegas mendukung pilkada langsung. PDI Perjuangan juga dengan jelas dan terbuka menolak UU Pilkada yang menyerahkan pemilihan bukan kepada rakyat langsung, melainkan kepada DPRD. Karena itu, jelas dan tegas juga PDIP akan menerima Perppu Pilkada sehingga kedaulatan rakyat kembali diserahkan kepada rakyat.
Maruarar percaya, mayoritas Fraksi di DPR akan menerima Perppu Pilkada, yang sesuai dengan aspirasi rakyat dan juga para kepala daerah yang selama ini dipilih langsung oleh rakyat. Maruarar yakin, keputusan akan diambil secara aklamasi
"DPR harus bisa mengembalikan kepercayaan rakyat menjadi lembaga kredibel, yang ada untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Jangan bersikap seperti mendukung UU Pilkada dengan pemilihan lewat DPRD, yang itu berbeda dengan kemauan rakyat," demikian Maruarar.
[ysa]
. Sidang DPR untuk memutuskan apakah menerima atau menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pilkada menjadi kesempatan emas bagi DPR untuk kembali merebut kepercayaan publik. Merebut kepercayaan publik itu artinya dengan mendukung Perppu Pilkada, yang artinya mendukung Pilkada langsung. 
BERITA TERKAIT: