Di era mantan Presiden SBY pernah diluncurkan e-KTP, yaitu Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan
microchip elektronik. Namun dalam pelaksanaannya e-KTP menghadapi banyak kendala yang belum tuntas penyelesaiannya hingga sekarang.
Seluruh kartu yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo adalah program yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, khususnya untuk penduduk yang miskin. Beberapa pemimpin daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota, juga sudah memiliki program yang serupa untuk daerah masing-masing.
Di era serba digital sekarang ini, mestinya secara administratif program Kartu Sakti tersebut mestinya bisa terintegrasi dengan e-KTP. Tetapi itu tadi, ternyata e-KTP yang inisiatifnya dilakukan oleh Kantor Mendagri era SBY sejak awal diluncurkan tidak jelas arti dan manfaat e†atau elektroniknya bagi masyarakat.
Hingga saat ini Indonesia memang belum memiliki program
e-Government yang terintegrasi. Baik di antara sektor pemerintahan, maupun dengan masyarakat luas dan dunia usaha. Termasuk juga badan yang menanganinya.
Di Singapura, perencanaan menjadi negara berbasis teknologi informasi dan komunikasi sudah dimulai sejak 1980. Pada awalnya tema Singapura adalah
Intelligent Island, dan sekarang sudah menjadi
Smart Nation. Perencanaannya dikoordinir oleh Information Development Authority (IDA) of Singapore.
Setelah lebih dari 30 tahun, pemerintah Singapura sudah berhasil membangun program yang terintegrasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Antara lain,
e-Government (
http://www.egov.gov.sg),
e-Citizen (
http://www.ecitizen.gov.sg) di mana masyarakat luas bisa melakukan akses layanan online dari pemerintah, infocom investment (
http://www.infocomminvestments.com), IDA International (
http://www.idainternational.sg) yang bertujuan membangun kolaborasi online dengan pemerintah di seluruh dunia,
e-Government Leadership Centre (
http://www.egl.sg) yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan SDM dalam implementasi e-Government termasuk juga memberikan pelatihan bagi aryawan pemerintahan negara lain.
Tidak ketinggalan pula, pemerintah Singapura juga mempersiapkan generasi mendatang di bidang teknologi informasi dan komunikasi melalui portal infocomm talent (
http://www.infocommtalent.sg).
Khusus untuk e-Government, Presiden Obama juga terus melanjutkan program pemerintahan digital untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Presiden Obama menyatakan :â€
I want us to ask ourselvers everyday, how are we using technology to make a real difference in people’s livesâ€. Kantor e-Government dan Information Technology (
www.whitehouse.gov/omb/e-gov) dipimpin oleh Federal Government’s Chief Information Officer (CIO).
Sedangkan di India ada Department of Electronics and Information Technology (
http://deity.gov.in/) yang bertanggung jawab dalam kebijakan yang berkaitan dengan teknologi informasi, elektronik dan internet. Di samping itu lembaga ini juga mendukung implementasi
e-Governance, e-Medicine, e-Infrastructure, e-Commerce dari departemen terkait.
Intinya, beberapa pemerintahan saat ini telah memiliki lembaga khusus yang melakukan perencanaan dan pelaksanaan terintegrasi beberapa aplikasi teknologi informasi dan komunikasi online untuk membangun interaksi layanan baik di antara sektor pemerintahan, maupun dengan dunia usaha, pendidikan dan masyarakat luas.
Saat debat calon presiden lalu, beberapa kali Joko Widodo menyatakan rencananya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan efisien melalu penerapan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi online. Jokowi ingin menerapkan aplikasi
e-budgeting, e-procurement, e-purchasing, e-catalog, e-audit, pajak online, IMB online secara online. Menurutnya inisiatif itu sudah dilaksanakan saat dia menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.
Pertanyaannya adalah siapakah yang akan bertanggung jawab merealisasikan program integrasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi tersebut di era Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla? Apakah di bawah koordinasi Menteri Komunikasi dan Informasi atau ada badan khusus yang akan dibentuk dan langsung bertanggung jawab pada Presiden?
Hendaknya Presiden Joko Widodo segera mengumumkan kepastian akan lembaga tersebut, sekaligus untuk mempercepat penyelesaian e-KTP, agar pemerintahan digital di Indonesia bisa segera terwujud terutama dalam memasuki persaingan bebas di tingkat ASEAN 2015. Melalui pemerintah digital maka NKRI berarti Negara Kesejahteraan Republik Indonesia.
*Sosiolog dan Tinggal di Jakarta
BERITA TERKAIT: