Revrisond Baswir: Jokowi-JK Jangan Sampai Angkat Menteri Neolib

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>

LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Selasa, 14 Oktober 2014, 13:46 WIB

Revrisond Baswir

Joko Widodo sejak awal masa pencalonannya pada pemilihan presiden 2014 sudah menegaskan bahwa platform dan kebijakan perekonomiannya adalah berdikari.

Karena itu, setelah resmi terpilih, Jokowi harus konsisten, terutama jangan sampai memilih menteri yang berasal dari kalangan neoliberalisme alias neolib.

Peringatan itu disampaikan pengamat ekonomi kerakyatan yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Revrisond Baswir, (Selasa, 14/10).

"Sosok neoliberalisme jangan sampai dijadikan menteri di bidang ekonomi seperti Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan serta Menteri Koperasi dan UKM," tegasnya.

Apalagi neoliberalisme tidak sesuai dengan falsafah Trisakti Bung Karno yang diusung Jokowi-JK. Makanya, dalam mencari posisi menteri di bidang ekonomi, Jokowi harus berdasarkan pada Pasal 33 UUD 1945.

"Tujuan dari pasal itu, antara lain agar Indonesia tidak terus-menerus menjadi eksportir bahan mentah. Selain itu, agar tidak tergantung kepada impor serta tidak menggantungkan hidup dari aliran modal asing," tandas penulis buku Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia ini. [zul]