PT GWP Duga Ada Rekayasa Hukum

"Kami akan melaporkan masalah ini ke Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi,"  katanya dalam keterangan pers yang diterima redaksi (Kamis, 2/10).

Dia belum bersedia mengungkapkan pihak tertentu tersebut secara rinci. Dia menjelaskan pada  tahun 1995, GWP membuat perjanjian kredit dengan beberapa bank (sindikasi) senilai 17 juta dolar AS. Pada 1998, sindikasi itu menuding GWP telah melakukan wanprestasi, selanjutnya bank sindikasi mengajukan sita atas aset yang dijaminkan. Karena merasa tidak pernah wanprestasi, GWP melakukan perlawanan dengan cara menggugat bank sindikasi.

Dijelaskan Zakaria, pengadilan kemudian menjatuhkan putusan dengan amar putusan antara lain bahwa GWP dinyatakan tidak melakukan wanprestasi, justru bank sindikasi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap GWP, dan menghukum bank sindikasi dengan tanggung renteng membayar ganti rugi Rp 20 miliar kepada GWP.

Putusan perkara itu sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagaimana tertuang dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 292 PK/PDT/2003 tanggal 18 April 2006. Namun meski sudah ada penetapan eksekusi dari pengadilan, bank sindikasi belum melaksanakan putusan yang sudah final secara hukum tersebut. Karena pada 1999 beberapa dari bank sindikasi berstatus BTO (bank take over) dan likuidasi di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), maka seluruh hak dan kewajiban hukum bank sindikasi beralih ke BPPN.

Selanjutnya, papar Zakaria,  pada 2004 GWP telah melakukan pembayaran dan pelunasan, sehingga GWP tidak punya kewajiban pembayaran.

Sementara itu, bank sindikasi yang tersisa diketahui menjual piutangnya  kepada pihak ketiga dan sudah menyatakan permasalahan dengan GWP berakhir. Hal itu terungkap dalam laporan tahunan (annual report) bank tersebut, dan dalam laporan tahunan tersebut dinyatakan bank telah menerima sejumlah uang atas penjualan piutang itu.

Kenyataannya, kata Zakaria lagi, walau bank sindikasi telah menjual piutangnya, saat ini ada pihak tertentu yang kembali menggugat GWP dengan memakai salah satu bank sindikasi di mana seolah-olah bank sindikasi yang melakukan gugatan. Dan gugatan itu dikabulkan pengadilan.

"Ada indikasi telah terjadi konspirasi yang dilakukan hakim dengan pihak tertentu dalam memberikan putusan dalam gugatan tersebut di tingkat pengadilan negeri dan di tingkat kasasi di Mahkamah Agung," kata Zakaria.

Menurutnya, hakim telah mengabaikan rasa keadilan dengan mengesampingkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan. Karena itu pihaknya mendesak agar hal tersebut dapat menjadi perhatian Komisi Yudisial maupun badan pengawasan di MA. Atas putusan tersebut, mau tidak mau GWP saat ini melakukan upaya hukum luar biasa yaitu mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) ke MA.[dem]