"
Principal agent-nya juga rakyat. Pilkada langsung dalam demokrasi Indonesia sesungguhnya sudah
on the track dalam demokrasi dan menegakkan kedaulatan rakyat," kata Ketua Umum Pemuda Ansor, Nusron Wahid, dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 12/9).
Karena itu juga, lanjut Nusron, Pilkada tidak langsung merupakan bentuk praktek oligopoli dan kartel politik melalui sekelompok elit yang bernama DPRD dan pimpinan partai. Pilkada tidak langsung ini juga merupakan bentuk dominasi dan hegemoni kepentingan elit terhadap kepentingan dan kedaulatan rakyat. Lagi-lagi rakyat akan disandera dan hanya dijadikan basis legitimasi elit.
"Seharusnya rakyat justru diajak partisipasi dalam proses politik. Selama ini dipilih langsung rakyat saja, banyak yangg abai dan korup. Apalagi kalau dipilih DPRD, pasti output kepemimpinannya merasa tidak mempunyai urusan dan peduli dengan kerakyatan dan kemasyarakatan," ungkap Nusron.
Nusron mengakui, dalam prakteknya Pilkada langsung mempunyai efek yang kurang baik, seperti politik uang, mobilisasi birokrasi dan gesekan antar warga. Namun sejalan dengan waktu, memang harus ada perbaikan dalam pelaksanaannya sehingga dapat terlaksana Pilkada langsung yang murah, efektif dan mengakui hak-hak rakyat.
"Tapi bagaimanapun juga plus-minusnya, dalam proses pertumbuhan demokrasi, Pilkada langsung tetap lebih banyak manfaatnya karena memberikan kesempatan rakyat untuk mempunyai beragam pilihan. Kalau pilkada mau tidak langsung, kenapa tidak pilkades saja dihapus? Kalau alasannya efisien?" demikian Nusron.
[ysa]
. Hakekat demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan karena kedaulatan rakyat adalah esensi demokrasi paling hakiki, maka obyek-subyek demokrasi adalah rakyat. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: