"Politik energi pemerintah dan Peraturan Presiden yg mengatur harga dan distribusi BBM subsidi dalam 10 tahun belakangan ini masih terjebak pada isu-isu APBN jebol dan dikotomi kapal perikanan skala besar dan kecil," kata anggota DPR terpilh dari PDI Perjuangan, Ono Surono, dalama keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 4/9).
Padahal, lanjut Ono, ada sebuah pekerjaan rumah yang besar untuk pemerintahan demi memajukan nelayan Indonesia. Beberapa diantaranya adalah meningkatkan taraf hidup para nelayanm yang berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2012 data KKP menunjukkan nelayan miskin di Indonesia mencapai 7,8 juta atau 25,14 persen dari jumlah penduduk miskin Indonesia.
Karena itu, ungkap Ono, yang juga Koordinator Front Nelayan Bersatu (FNB) ini , BBM bersubsidi wajib untuk nelayan. Ia pun mengingatkan sekali lagi, perlu dipertimbangkan secara mendalam apabila pemerintah akan menaikkan harga BBM Subsidi atau melakukan pembatasan dan pengendalian.
Ono pun mendukung Jokowi menyiapkan tata kelola energi nasional yang sesuai konstitusi, sekaligus memberantas terlebih dahulu mafia migas di level mana pun. Di saat yang sama harus disiapkan infrastruktur distribusi BBM agar tepat sasaran.
[ysa]
BERITA TERKAIT: