Dalam hal subsidi bahan bakar minyak (BBM) misalnya, kata ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Lukman Hakim Hasan, Presiden SBY mestinya mengambil langkah menaikkan harga BBM sekarang untuk mengurangi subsidi yang sudah melampaui ambang batas APBN.
"Kalau SBY tidak menaikkan harga BBM sekarang beban ini akan diwariskan kepada pemerintahan baru Jokowi-JK," kata Lukman Hakim Hasan beberapa saat lalu (Selasa, 26/8).
Bila melihat alokasi subsidi BBM di awal pemerintahan SBY di 2005, jelas Lukman, hanya Rp 50 triliun per tahun. Namun 9 tahun kemudian, atau sekarang ini sudah hampir mencapai Rp 400 triliun.
"Itu artinya ada kebijakan selama ini yang tidak efektif dalam mengendalikan subsidi BBM, yang boleh jadi karena keragu-raguan mengambil kebijakan," ungkap Lukman.
Lebih-lebih, lanjut Lukman, subsidi BBM selama ini juga memang terbukti tidak tepat sasaran. Besarnya subsidi BBM itu tidak dinikmati oleh masyarakat bawah, tetapi justru warga yang mampu.
[ysa]
BERITA TERKAIT: