"Ancaman PAW itu tunjukkan demokratisasi internal di Partai Golkar belum berjalan. Oposisional atas elite pengendali partai direspon dengan ancaman PAW atau bahkan pemecatan," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Ari Dwipayana, beberapa saat lalu (Jumat, 22/8).
Menurut Ari, sikap Golkar ini tentu terkait dengan faksionalisasi di internal Partai Golkar sebelum Pilpres. Faksionalisasi di Partai Golkar, sering terjadi tapi seringkali tidak berakhir dengan jalan-jalan pragmatis. Pola strategi pragmatisme politik dalam selesaikan konflik antar faksi justru membuat Golkar tetap kuat dalam lima belas tahun terakhir.
"Tapi gaya ARB (Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie) yang cenderung gunakan model
stick atas oposisional bisa jadi karena ini merupakan pertaruhan akhir survavilitas politik faksinya di internal. Apalagi posisi politiknya semakin melemah sejalan dengan melemahnya kapasitas politik Koalisi Merah Putih," ujarnya.
Terkait dengan sikap KPU dalam merespon permintaan Golkar, menurut Ari, secara normatif sikap KPU tentu harus menunggu putusan atas gugatan Nusron. Artinya KPU harus berjalan imparsial sesuai dengan koridor aturan main yang berlaku.
Secara politik, lanjut Ari, PAW mungkin senjata yang dimiliki oleh pengendali partai. Namun Nusron bisa mempersoalkan itu baik secara hukum maupun politik. Lenih-lebih basis dukungan politik dalam bentuk vote yang diperoleh dalam pemilu 2014 adalah modal politik yang dimiliki Nusron.
"Tentu konfigurasi di internal Golkar akan mulai bergeser setelah keputusan MK yang menguatkan keputusan KPU atau menolak secara keseluruhan gugatan Koalisi Merah Putih," demikian Ari.
[ysa]
. Proses demokratisasi di Partai Golkar ternyata belum berjalan. Hal ini terlihat jelas dalam pemecatan tiga kader muda Golkar, yaitu Nusron Wahid, Agus Gumiwang, dan Poempida Hidayatullah. Bahkan DPP Golkar meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret nama Nusron dan Agus dari daftar caleg terpilih. 
BERITA TERKAIT: