Demikian disampaikan anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani. Dewi pun menawarkan solusi lain dalam hal kebijakan pengurangan subsidi BBM. Misalnya dengan pembatasan kepemilikan kendaraan per Kepala Keluarga (KK) sehingga jumlah kendaraan di Indonesia bisa mudah dikontrol sesuai jumlah KK
Sementara itu, lanjut Dewi, transportasi umum harus diberi insentif jika menggunakan kendaraan yang layak dan manusiawi. Di saat yang sama, fasilitas transportasi umum milik pemerintah juga harus diperbaiki. Misalnya, kereta api dalam kota yang melawati jalur perumahan sampai dengan pusat pendidikan, pasar, pendidikan dan bisnis; kereta luar kota atau bis damri yang kelola umum.
"Kenaikan harga diantisipasi jauh hari sebelumnya dengan sosialisasi yang memadai dan berkesinambungan, sementara kampanye penghematan energi harus terus dilakukan," ungkap Dewi, yang meraih gelar doktor kebijakan energi di UI.
Di saat yang sama, lanjut Dewi, yang juga Duta Reformasi Birokrasi UI, produksi bio ful harus ditingkatkan, sementara produksi ATPM dan penjualan kendaraan berbahan bakar bensin dibatasi, seiring dengan beraliyhna ke kendaraan berbahan gas dan listrik.
"PLTU harus mulai menggunakan teknlogi yang berbasis gas dan bio fuel, serta pengawasan impor BBM harus diperketat, serta dibentuk satuan khusus untuk itu," demikian Dewi.
[ysa]
. Pemerintahan ke depan harus tetap memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM), terutama kepada nelayan dan petani yang memang digunakan untuk produktifitas, bukan untuk konsumsi seperti transportasi. 
BERITA TERKAIT: