Dengan rilisnya, Jubir pasangan Jokowi-JK menjelaskan, saat itu dia hanya menyampaikan setiap warga negara berhak untuk memberikan dukungan terhadap capres pilihan mereka.
"Silakan Bupati, Walikota, Gubernur untuk memberikan dukungan kepada capres-cawapres sesuai pilihan pribadi dan nurani," jelas Anies (Selasa, 1/7).
Dalam keterangannya, Anies mengaku selanjutnya mengimbau kepada seluruh kepala daerah-Walikota, Bupati, Gubernur-untuk mendukung capres pilihan mereka secara bersih dan jujur, tanpa menggunakan dana APBD sebagai dana kampanye.
Karena itu, Anies mengklaim, dalam berbagai kesempatan terkait dengan isu tersebut, dirinya tidak pernah menyebutkan Ahmad Heryawan sebagai pelaku penyalahgunaan dana APBD.
Anies Baswedan menyebutkan bahwa ada laporan yang diberitakan di
Harian Kompas tanggal 27 Juni 2014 terkait dengan kecurigaan mobilisasi PNS untuk mendukung pasangan Prabowo-Hatta.
Mendasarkan pada berita itulah, Anies membuat imbauan agar jangan sampai terjadi APBD dipakai untuk kepentingan kampanye atau pemenangan Calon Presiden. "Imbauan itu adalah untuk semua kepala daerah bukan ditujukan pada satu-dua gubernur saja," demikian Anies.
Dalam penelusuran di sejumlah media online, Anies sebelumnya saat menyinggung hal tersebut, bukan mengutip data
Kompas, melainkan berdasarkan laporan Ketua DPD PDIP Jawa Barat Tb Hasanuddin yang sebelumnya memrotes acara peluncuran dana hibah dan revitalisasi posyandu 2014 di Jawa Barat.
Saat itu, TB menunjukkan surat yang dikirim kepada tim pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan se-Jabar yang ditujukan kepada walikota dan bupati dalam acara tersebut. "Faktanya, telah terjadi aktivitas ini. Jadi silahkan kepala daerah mengambil sikap politik, tapi jangan gunakan uang rakyat untuk kepentingan tertentu," tegas Anies saat usai diskusi 'The Final Round: Siapakan Pemenang Pilpres 9 Juli 2014' di Hotel Harris, Jakarta, Minggu kemarin.
Terkait hal itu, Ahmad Heryawan menilai tudingan yang disampaikan Anies itu sudah basi. Pada waktu Pilgub Jabar waktu lalu hal itu sering dialamatkan kepadanya tapi tidak terbukti.
Soal pengerahan kepala desa untuk memenangkan Prabowo-Hatta, politikus PKS ini malah tertawa. "Kalau pengerahan kepala desa, tanya Bupati Majalengka. Kepala desa diundang bupati yang kader PDIP tersebut?"
[zul]
BERITA TERKAIT: