Sebagaian kalangan menilai capres yang dimaksud SBY itu adalah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Orang-orang Gerindra menyambut baik penilaian tersebut.
"Berarti sekian lama merdeka dan rakyat merindukan sosok pemimpin sejati, baru sekarang terobati dengan kehadiran sosok pemimpin yang berani mendengungkan gagasan anti imperialisme," jelas politikus Partai Gerindra Martimus Amin (Sabtu, 10/5).
Martimus menjelaskan, selama ini ide nasionalisasi aset asing hanya dilontarkan kalangan akademisi, mahasiswa dan kelompok LSM yang kritis. Karena kejengkelan kelompok masyarakat tersebut melihat realitas bahwa hasil tambang Indonesia seenaknya diangkut perusahaan asing dengan perjanjian kontrak yang sangat tidak adil. Belum lagi dampak kerusakan alam yang sukar dipulihkan akibat penambangan.
Dia menjelaskan, keinginan Prabowo tersebut sejalan dengan cita-cita Tan Malaka, Pahlawan Nasional yang dijuluki sebagai Bapak Republik Indonesia itu. Dalam Program Minimum Idiologi, Tan Malaka menyerukan aksi tuntutan kemerdekaan 100 persen dan nasionalisasi aset dalam penguasaan penjajah (Belanda, Inggris, Jepang, AS) untuk diselenggarakan Pemerintah RI buat kemakmuran rakyat.
Tanpa konsepsi dan realisasi yang jelas dan konkret, makna kemerdekaan Indonesia dinilai main-main.
"Sama saja dengan kondisi Indonesia sekarang. Siapapun presidennya, jika visi misinya atau programnya tidak menyentuh persoalan subtantif, maka segala slogan kedaulatan, kesejahteraan hanya omong kosong belaka. Mereka hanya
inlader menghamba pada tuan asingnya dan memperbudak rakyatnya. Negara Venezuela serta Bolivia dengan Presidennya Hugo Chavez dan Evo Morales sanggup melaksanakan program tersebut," demikian Martimus Amin.
[zul]
Presiden SBY dalam wawancara dengan Suara Demokrat yang diunggah di Youtube Selasa lalu (6/5) menyebut ada calon presiden memberikan janji-janji kampanye yang berbahaya, yaitu nasionalisasi perusahaan asing. 
BERITA TERKAIT: