"Tidak boleh sarana dakwah digunakan untuk kepentingan politik. Termasuk DMI, saya larang untuk mengurus politik. Biarkan dakwah berkembang, politik diurus sama politisi. Dengan begitu, dakwah akan maksimal dan tidak terganggu," ujar JK menutup kegiatan pelatihan penataan akustik masjid DMI, di kantor DMI, Jakarta Pusat, Jumat (18/4).
Wakil Presiden (2004-2009) ini menjelaskan, kalau dakwah sudah dipolitisir atau untuk kepentingan politik, umat akan rusak. Bukan dakwahnya saja yang gagal, tapi juga kegiataan keagamaan lain tidak akan dipercaya lagi sama masyarakat.
"Itu kunci (jangan campur-adukkan masalah dakwah dengan politik). Lagi pula nanti orang menilai, dakwah yang kita lakukan tidak ikhlas. Makanya saya melarang, foto saya ditempel/dipasang di sarana dan kantor DMI maupun PMI," lanjutnya.
Ia berharap, kalangan dai dan ulama terus memperkuat model dakwahnya, terutama yang menyangkut langsung pada kepentingan jamaah.
Dalam kesempatan itu, hadir pula Ketua DMI yang juga mantan Menneg BUMN, Sofyan Djalil, KH Masdar Mas'udi (Waketum), Imam Addaruqutni (Sekjend), Rudiantara (Kominfo, yang juga mantan dirut PLN), dan peserta pelatihan dari Jakarta, Jabar, Jateng, Yogya, dan Jatim.
[zul]
Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), HM Jusuf Kalla menegaskan, fasilitas dakwah hanya boleh digunaan untuk kepentingan dakwah. Karena itu, jangan sampai dimanfaatkan untuk keperluan politik. 
BERITA TERKAIT: