Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indo Strategi Andar Nubowo kepada
Rakyat Merdeka Online malam ini (Rabu, 16/4).
Namun, dia menjelaskan, pertemuan yang digelar di rumah pengusaha dan di luar jam kerja resmi itu tidak etis dalam perspektif etika politik. Seharusnya, pertemuan dilakukan secara resmi di kantor atau lembaga resmi dengan protokoler yang telah diatur.
"Misalnya di Kantor Gubenur atau di Kedubes sendiri. Maka, wajar jika hal itu dianggap sebagai pertemuan politik Jokowi untuk mencari dukungan dari negara Amerika Serikat, China, Australia, dan sebagainya," bebernya.
Bagi Jokowi sendiri hal bisa berakibat kontraproduktif. Yakni kesan dan anggapan di kalangan masyarakat dirinya tengah mengadakan "barter politik" dengan negara-negara asing. Jokowi berharap dibantu, dan imbalannya dia akan mengamankan kepentingan asing.
"Maka, implikasi negatifnya, anggapan Jokowi sebagai capres boneka tidak bisa dihindarkan lagi. Apalagi, Megawati dulu saat jadi presiden juga kebijakannya pro asing dengan program privatisasi BUMN dan juga liberalisasi industri migas melalui UU 22/2001, yang untungnya telah dibatalkan MK," tukasnya.
Karena itu pula, pertemuan tersebut bisa dibaca sebagai sinyal positif dari negara-negara asing untuk cenderung mendukung Jokowi daripada capres lain. Meski, negara-negara asing itu sebenarnya belum mengetahui visi dan misi Jokowi dalam konteks internasional dan kerja sama bilateral.
"(Jokowi) sebagai capres, dubes-dubes itu juga berhak mengenal dan mengetahui kandidat-kandidat presiden," ungkap Andar.
Makanya, boleh jadi pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk mengetahui siapa sebenarnya Jokowi, apakah akan bersahabat dan memberikan kenyamanan bagi negara-negara sahabat atau tidak.
"Dan saya kira, pertemuan tersebut tak lebih hanya sebagai stempel dukungan asing terhadap Jokowi. Selama ini, media dan
opinion leaders asing, mencitrakan positif Jokowi. Misalnya dengan memberikan penghargaan-penghargaan sebagai 'terbaik' atau 'berpengaruh'," tandas dosen FISIN UIN Jakarta ini.
[zul]
Pertemuan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama sejumlah Duta Besar di kediaman pengusaha Jacob Soetoyo pada Senin malam lalu (14/4) sebenarnya hal yang wajar. Pasalnya, seorang gubernur atau siapapun berhak bertemu dengan perwakilan negara-negara sahabat. 
BERITA TERKAIT: