"Inilah yang akan menghambat pembangunan di Jakarta," kata Kepala Divisi Pendidikan Politik Solusi Pemuda Indonesia (SPI), Ramadhan Isa, beberapa saat lalu (Senin, 24/3).
Ia menilai, DKI Jakarta sebagai sebuah provinsi dengan penduduk terbesar seharusnya ada kerjasama legislatif dan dan eksekutif, tetapi selama era kepemimpinan Jokowi-Ahok, tidak ada kerjasama tersebut. Hubungan legislatif dan eksekutif terasa macet.
"Saya tidak tahu, apakahkah eksekutif-nya yang besar kepala atau ada penyebab lain. Saya melihat leadership di DKI Jakarta ini kurang sehingga seolah meniadakan adalanya badan legislatif. Saya tidak tahu, apakah karena di Kebon Sirih partai mereka tidak melebihi 30 persen," tegas Dhani.
Tentang Ahok yang selama ini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU) ini mengaku mengapresiasi apa yang sudah dikerjakannya. Ahok merupakan simbol pemimpin yang cekatan, tegas, disiplin meski kadang-kadang melabrak protokol-protokol resmi.
"Tapi itu untuk kepentingan masyarakat, karena dia berhasil membuat terobosan-terobosan di luar pakem. Kemungkinan Jakarta akan lebih baik di bawah kepemimpinan Ahok, jelas ada. Yang penting dia bisa menjalin hubungan baik dengan legislatif," tandasnya.
[ysa]
. Pembangunan di Jakarta akan terhambat sebab Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menjadi capres sementara Wakil Gubernur Basuki Tjahja Purnama dilarang untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis. 
BERITA TERKAIT: