"Kita
haqqul yaqin target 68 kursi DPR RI bisa tercapai. Karena itu, coblos Partai Nomor Urut 9 pada 9 April nanti," kata Wakil Ketua Umum PPP, Emron Pangkapi, saat berkampanye di Panumbangan, Ciamis, yang langsung disambut teriakan "Allah Akbar" dari lima ribuan kader dan simpatisan PPP yang hadir.
Untuk Jawa Barat sendiri, ungkap Emron, PPP menargetkan bisa memperoleh 10 kursi DPR RI dari 11 dapil yang ada. Artinya, ada surplus tiga kursi, dari pemilu sebelumnya yang hanya mendapat tujuh kursi.
"Itu sangat masuk akal. Karena pada 1999, Jabar menyumbang 12 kursi DPR RI. Dengan konsep "Kembali ke Rumah Besar Umat Islam", kita yakin betul bisa tercapai," ujar Emron.
Bila target tersebut benar-benar tercapai, bahkan melampaui, ujar Emron, PPP akan mengusung capres atau cawapresnya sendiri. Tentu, yang diusung ialah kader terbaik PPP saat ini, yakni Suryadharma Ali yang menjabat sebagai Ketua Umum PPP dan Menteri Agama.
SDA, ucap Emron merupakan kader terbaik PPP yang pantas didorong menjadi pemimpin Indonesia masa depan. Pengalamannya yang mumpuni di pemerintahan, dan wiraswasta, menjadi modal kuat SDA untuk membenahi Indonesia agar semakin berkah.
"Di era Pak SDA menjadi Menag bantuan untuk Ponpes mencapai Rp17 triliun, jumlah yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Kemudian ongkos naik haji, jika sebelumnya tidak pernah turun, di era Pak SDA ongkos nasik haji turun dua kali. Itu contoh ketika diberi amanat, kader PPP akan selalu mencoba demi kepentingan umat Islam, dan Indonesia," katanya yang disambut tepuk tangan ribuan kader.
Namun, ucap Emron, bila perolehan suara PPP tidak sesuai target, maka pihaknya membuka diri berkoalisi dengan parpol lainnya untuk membangun Pemerintahan yang kuat. Hanya saja, ujarnya, belajar dari pengalaman koalisi selama sepuluh tahun ini, pihaknya mensyaratkan sejumlah hal sebelum memutuskan untuk berkoalisi.
"PPP ingin ada konsep yang jelas dan tegas dalm koalisi. Harus ada kebersamaan dalam pemerintahan. Yakni, kebersamaan dalam menyusun program, menjalankan program, dan mengawasi pelaksanaan program. Sehingga, prasyarat utamanya, koalisi harus di pemerintahan dan di parlemen," demikian Emron.
[ysa]
BERITA TERKAIT: