"TVRI dengan segala kelebihannya, yang siarannya menjangkau seluruh pelosok tanah air, seharusnya bisa menyajikan tayangan yang bermutu. Namun sayangnya, pemirsa TVRI dirugikan akibat sengkarut dewan pengawas dengan DPR yang tidak berkesudahan," kata pengajar komunikasi di Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi, yang mengaku prihatin dengan nasib TVRI, kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 21/2).
Untuk menengahi karut marut di TVRI, saran Ari, sebaiknya Presiden SBY segera menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan rapat paripurna DPR soal pemecatan Dewan Pengawas TVRI.
"Harus diakui, mindset TVRI adalah televisi pemerintah harus diubah," ungkap Ari, yang juga pengajar program Pascasarjana di Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Dr Soetomo Surabaya, dan Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta ini.
Ari mengingatkan, TVRI adalah lembaga penyiaran publik yang mengayomi seluruh komponen bangsa, dan bukan saja milik partai penguasa. Di saat yang sama, perlu juga disayangkan bila tenaga-tenaga handal di TVRI tidak dimaksimalkan kemampuannya karena ketiadaan dana operasional dan ketidakjelasan masa depannya.
Menurut mantan praktisi di sejumlah televisi swasta ini juga menambahkan, jika dicermati pembintangan anggaran operasional dan pengembangan TVRI oleh DPR sangat mengganggu persiapan TVRI dalam hajatan nasional. Padahal sosialisasi pemilu dan pemilihan presiden mendatang harus terus digalakkan mengingat masih banyak warga yang kurang paham dengan teknis pelaksanaan pemilu.
[ysa]
. Di tengah politisi pemilik media yang secara massif menggunakan televisinya untuk kampanye, TVRI seharusnya hadir sebagai tontotan alternatif yang informatif dan edukatif. 
BERITA TERKAIT: