Capres Demokrat Dukung Masyarakat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>
LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR
  • Rabu, 19 Februari 2014, 07:50 WIB
Capres Demokrat Dukung Masyarakat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa
ilustrasi
rmol news logo Peserta-peserta Konvensi Partai Demokrat terus menyoroti pro dan kontra pembangunan pelabuhan komersil dan reklamasi pulau di kawasan Teluk Benoa, Bali Selatan.  Hayono Isman misalnya, mendukung masyarakat Bali yang menolak rencana reklamasi Tanjung Benoa itu dengan alasan mempertahankan budaya lokal.

"Masyarakat setempat mempertimbangkan kelestarian adat budayanya sehingga pemerintah harus menghentikan reklamasi di Tanjung Benoa," ujar Hayono dalam keterangannya yang diterima pagi ini (Rabu, 19/2).

Rencana reklamasi di perairan Tanjung Benoa seluas 838 hektare, yang ditolak  masyarakat setempat dikabarkan telah mendapat lampu hijau dari Gubernur Bali melalui Surat Keputusan (SK) Nomor : 2138/02-C/HK/2012 tentang Pemberian Izin dan Hak Pemanfaatan Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa Provinsi Bali tertanggal 26 Desember 2012.

Masyarakat menolak karena menilai reklamasi Tanjung Benoa akan menimbulkan bencana banjir (rob) bagi pemukiman warga, sarana wisata sekitar, bahkan Bandara Internasional Ngurah Rai karena Benoa merupakan tempat mengalir empat daerah aliran sungai yang kehilangan fungsi penampung air.

Namun, pihak Manajemen Artha Graha Network yang memiliki rencana reklamasi Tanjung Benoa memastikan proyek itu bertujuan membangun obyek wisata baru untuk membangkitkan pariwisata setempat dan menyerap tenaga kerja. Reklamasi berencana membuat beberapa pulau buatan di dalam teluk sekitar Pulau Pudut dengan investasi senilai tiga miliar Dolar AS. Karena itu, tidak akan mengganggu aktivitas nelayan dan memastikan 50 persen dari total area seluas 700 hektare sebagai kawasan pepohonan dan aliran air.

Hayono mengingatkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia tidak akan terlepas dari penanaman budaya dan adat istiadat. Warga Bali, dia mencontohkan, memiliki karakter budaya yang kuat karena telah terbentuk sejak lama dari nilai dan norma masyarakat.

Anggota Komisi I Bidang Pertahanan DPR itu mengakui kualitas SDM di Indonesia tertinggal dari negara lain karena menjauhi adat istiadat Pancasila. Namun, Hayono optimis SDM di Indonesia memiliki potensi tinggi dan mengalami peningkatan secara kualitas jika dikelola dengan baik berdasarkan budaya berlandaskan Pancasila.

"Saya apresiasi masyarakat Bali yang tetap mempertahankan budaya lokal meskipun daerah tersebut didatangi wisata dalam negeri dan mancanegara," demikian Hayono yang kemarin di Bali mengikuti debat kandidat Capres Demokrat. [zul]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA