Karena itu, anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk lebih intensif menjalankan tugas pengawasan terhadap titik-titik kebocoran anggaran keuangan negara, khususnya dari pos anggaran BUMN. Sudah jadi rahasia umum, BUMN kerap menjadi incaran karena bisa menjadi "lumbung padi" dan "mesin ATM."
"Jelang pemilu seperti sekarang, dugaan kebocoran uang negara semakin besar. Ini harus diwaspadai. Karena ujung-ujungnya rakyat juga yang dirugikan. Jangan sampai BUMN dijadikan bancakan, dihisap dan diperas uangnya untuk kepentingan politik di pemilu ini," kata Basarah, yang juga akrab disapa Baskara ini, beberapa saat lalu (Rabu, 12/2).
Atas dasar itu, Basarah meminta KPK untuk lebih ketat dan tegas mengawasi BUMN. Sebab BUMN menjadi salah satu lahan paling "becek" untuk bisa disalahgunakan uangnya demi kepentingan dana pemilu partai politik tertentu.
"KPK harus berani dan tegas dalam melakukan pengawasan hingga penindakan jika diketahui ada kebocoran anggaran negara," tegas Basarah.
Berdasarkan data ICW, pada 2011 ada 34 kasus korupsi yang melibatkan perusahaan BUMN dan BUMD dengan potensi kerugian negara Rp 733,27 miliar. Di 2012 terdapat sebanyak 24 kasus dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 74,34 miliar. Sementara itu pada 2013 hingga bulan Juni sudah tercatat ada 25 kasus korupsi dengan potensi kerugian negara Rp 600,495 miliar.
[ysa]
. Biasanya, politik uang, korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara menjelang pemilu selalu meningkat. Tak terkecuali menjelang Pemilu 2014, patut dicurigai ada penyalahgunaan fasilitas kekuasaan. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: