Oleh karenanya, Kawasan Timur Indonesia Watch (KTI Watch) berharap momentum Pilpres 2014 bisa menghasilkan pemimpin yang berfokus pada pemerataan pembangunan daerah.
"Pemerintah baru harus punya
political will dalam menghadirkan kebijakan strategis yang sinergis dan integratif dengan pemerintah provinsi, maupun kabupaten, yang menjadi bagian integral dari pembangunan nasional," ujar Direktur KTI Watch Razikin Juraid saat berbincang dengan
Rakyat Merdeka Online (Rabu, 5/2).
Kebijakan pembangunan kawasan timur, lanjutnya, merupakan sesuatu yang sangat vital bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Sudah saatnya ketersediaan sumber daya alam yang berlimpah di kawasan timur Indonesia dibangun secara serius untuk kesejahteraan masyarakat.
Dengan nada kecewa, Razikin mengatakan bahwa untuk saat ini KTI sudah tidak bisa lagi berharap pada Pemerintahan SBY yang selama sepuluh tahun memerintah selalu tutup mata dengan ketimpangan barat-timur.
Jadi, lanjut mantan Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) itu, harapan pemerataan ada pada calon-calon presiden 2014. Konsep pembangunan integral harus dijadikan visi bersama, agar ketimpangan pembangunan antar kawasan ini tidak melulu menjadi problem mendasar.
"Kita tentu tidak ingin melihat bangsa ini hancur hanya karena persoalan ketidakmampuan kita dalam menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya dapat kita selesaikan," tandasnya.
[ysa]
. Kawasan timur Indonesia mempunyai masalah yang amat mendasar dalam hal pembangunan daerah, lantaran infrastruktur di kawasan timur kurang memadai. Tak pelak kawasan timur selalu tertinggal dengan barat yang memiliki infrastruktur memadai. 
BERITA TERKAIT: