"Indonesia harus tegas dalam mengambil tindakan agar insiden tidak terulang lagi dan hubungan dengan Australia yang telah buruk akibat masalah penyadapan tidak lebih memburuk lagi," kata Gurubesar hukum internasional, Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 17/1).
Menurut Hikmahanto, Panglima Angkatan Perang Australia telah berhasil memperdayai Panglima TNI yang melalui komunikasinya mungkin memberitahu atas insiden pelanggaran wilayah laut Indonesia oleh para anak buahnya. Namun bisa jadi dalam komunikasi itu tidak disampaikan rincian insiden.
"Sayang ketika itu kemungkinan Panglima TNI tidak melakukan pendalaman dan secara mudah dapat menghargai apa yang disampaikan oleh Panglima Australia," ungkap Hikmahanto.
Hikmahanto pun mengingatkan agar Panglima TNI, Moeldoko, yang baru saja meraih Doktor Administrasi Negara khususnya Administrasi Perbatasan antar Negara dari UI, harus lebih bijak dan tidak mudah diperdaya ketika berhubungan dengan mitranya dari Australia. Dan apalagi, mempertahankan kedaulatan Indonesia harus menjadi prioritas bagi setiap pengambil kebijakan di Indonesia.
"Dalam konteks ini dan mengingat telah ada pengakuan dari Australia secara terbuka maka Panglima TNI harus melakukan protes keras terhadap mitranya di Australia dan ketidak-senangannya, juga dalam forum terbuka. Jangan sampai pelecehan terhadap kedaulatan Indonesia dibiarkan begitu saja berlalu, apalagi oleh institusi yang diberi tanggung jawab mempertahankan kedaulatan negara," tegas Hikmahanto.
[ysa]
. Pemerintah Indonesia harus segera bersikap dengan permohonan maaf Menteri Imigrasi Scott Morrison atas insiden penghalauan kapal pencari suaka yang memasuki wilayah kedaulatan Indonesia. 
BERITA TERKAIT: