Catat, Jokowi Tak Penuhi Kriteria Pemimpin Indonesia

Pertama, strong leadership. Kriteria ini penting untuk menghadapi ancaman dari negara-negara lain. Misalnya, saat ini maraknya penyadapan, seperti dilakukan Amerika Serikat dan Australia. Termasuk agar Indonesia bisa memainkan peran dalam percaturan politik global yang saat ini didominasi Amerika Serikat dan China.

"Kedua, punya visi teknologi yang canggih seperti Habibie. Pemimpin Korea itu punya visi untuk mengalahkan Jepang di bidang teknologi elektronik. China juga meluncurkan pesawat ulang-aling ketiga ke bulan yang bernama Chang'e 3 akhir tahun 2013 kemarin. Selain punya visi teknologi, juga harus punya daya saing ke depan," jelas Syahganda kepada Rakyat Merdeka Online (Jumat, 10/1).

Ketiga, pemimpin Indonesia harus punya visi membangun people's center for economic. Yaitu, melakukan pemberdayaan rakyat agar bisa menjadi tulang punggung dalam pembangunan.

Dengan tiga kriteria di atas, Syahganda menilai, Joko Widodo hanya mengantongi satu kriteria. "Jokowi ini cuma punya satu. Visi people's center for economic. Dia bukan strong leadership. Apakah Jokowi bisa membuat pakta pertahanan militer dengan China, misalnya. Apakah Jokowi bisa memasukkan Indonesia ke dalam BRIC (Brazil, Russia, India dan China).  Apakah Jokowi sudah teruji memikirkan daya saing bangsa. Kan belum tentu. Jokowi dari tiga itu cuma satu," ungkapnya.

Syahganda mengakui, sampai saat ini belum ada tokoh yang memiliki ketiga kriteria tersebut. Prabowo Subianto dan Wiranto, menurutnya, hanya memiliki strong leadership; sementara Megawati punya internasional network, yang ia buktikan misalnya bisa berdansa dengan Perdana Menteri dan Presiden China.

"Tapi yang terpenting, kita harus mencari the best among the best. Jokowi masih punya satu. Tentu kombinasi. Dua (kriteria) lagi siapa. Harus dicari," jelasnya.

Karena itu pula, Syahganda mempertanyakan hasil survei dan pemberitaan yang menyebutkan kuatnya dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Ketika orang membuat elektabilitas (Jokowi) 30-40 persen tanpa lagi tandingan, kita bertanya apakah ini sebuah konsensus yang direkayasa. Karena tidak mungkin ada orang secepat itu mejelit sampai 40 persen. Kalau Prabowo mendekati 20 persen pada tahun 2012, itu masih wajar. Tapi kalau 40 persen, pasti ada konsensus. Tapi itu sah-sah saja," demikian Syahganda, kandidat Doktor Universitas Indonesia ini. [zul]