Tanpa pembahasan serius terhadap keenam poin tersebut, dikhawatirkan Polri akan kedodoran dalam menghadapi ajang lima tahunan itu. Demikian disampaikan Ketua Presidium Indo Police Watch, Neta S. Pane (Rabu, 8/1).
Keenam poin itu adalah, pertama, segera menentukan calon Wakapolri menggantikan Komjen Oegroseno yang akan pensiun Maret 2014. Jangan sampai proses pergantian Wakapolri menimbulkan tarik-menarik dan berbagai manuver di kalangan elit Polri yang bisa mengganggu konsolidasi kepolisian.
"Kedua, memetakan daerah-daerah potensi konflik sosial untuk kemudian mengantisipasinya. Sebab di sepanjang 2013 terjadi 153 konflik sosial yang mengakibatkan 203 orang tewas, 361 luka, 483 rumah dirusak dan 173 bangunan lainnya dibakar," beber Neta.
Ketiga, mencermati kasus-kasus penembakan yang dilakukan orang tak dikenal, yang sepanjang 2013 terjadi 35 kasus, yang menyebabkan 29 warga sipil dan enam polisi menjadi korban. Ironisnya, dari 35 kasus hanya satu pelakunya yang tertangkap.
"Keempat, mencermati meluasnya permusuhan masyarakat dengan polisi di sepanjang 2013, yang menyebabkan 58 kantor polisi dirusak dan dibakar massa. Bagaimana polisi bisa melindungi masyarakat, jika melindungi dirinya saja tidak bisa," urai Neta.
Kelima, usai Rapim, Polri harus melakukan mutasi besar-besaran, mulai tingkat Polsek, Polres, Polda hingga ke Mabes Polri. Mutasi besar ini perlu dilakukan agar ada revisi, evaluasi, antisipasi, fakta integritas, komitmen, dan sikap profesional dalam menjaga wilayah tugasnya masing-masing.
"Kapolres dan Kapolda yang tidak mampu menjaga stabilitas keamanan wilayah tugasnya harus dicopot dari jabatannya," ungkapnya.
Keenam, Neta menambahkan, Polri juga perlu memberi jaminan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa mereka akan netral di sepanjang Pemilu dan Pilpres 2014.
"Poin-poin ini perlu menjadi bahasan serius di Rapim agar Polri siap menghadapi Pemilu dan Pilpres 2014. Sehingga kondisi Kamtibmas di sepanjang even politik tersebut tetap aman terkendali," demikian Neta.
[zul]
BERITA TERKAIT: