Karena itu, kata Ketua Pesidium PP Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Lidya Natalia Sartono, kenaikan harga LPG sebesar 60 persen sangat membebani mayoritas rakyat miskin. Kenaikan harga ini juga akan membebani pengusaha kecil dan menengah.
"Kenaikan harga ini memberikan arti bahwa pemerintah belum sepenuhnya serius memberikan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat Indonesia," kata Lidya dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 6/1), sambil mengatakan bahwa selama ini kekayaan alam Indonresia masih dikuasai oleh perusahaan asing yang semestinya dikusai oleh perusahan negara.
Lidya mengingatkan, dampak akan kenaikan LPJ ini memberikan bukti yang kesekiankalinya bahwa pemerintahan SBY gagal memberikan jaminan kesejahtraan rakyat Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Kenaikan harga LPJ 12 kg memberikan kesan bahwa pelaku ekonomi masih terus berspekulasi sehingga berdampak pada terjadinya peningkatan biaya hidup masyarakat Indonesia.
"Karena itu, PP PMKRI dengan tegas menolak kenaikan LPJ oleh pertamina dan pemerintahan SBY," demikian Lidya.
[ysa]
. Mayoritas masyarakat yang menggunakan LPG adalah masyarakat kelas menengah ke bawah, atau yang berpenghasilan 2 dolar AS per hari. 
BERITA TERKAIT: