Karena itu, anggota DPR dari daerah pemilihan Subang, Majalengka dan Sumedang, Maruarar Sirait, yang dalam dua hari ini berada di dapil untuk menyapa dan mendengarkan aspirasi rakyat, meminta Presiden SBY untuk membatalkan kenaikan harga LPG ini. Bila tidak, maka hampir bisa dipastikan akan memicu gejolak di masyarakat.
"Nanti akan ada pengangguran baru dan orang miskin baru akibat dampak kenaikan harga ini," kata Maruarar Sirait, yang merupakan anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan, kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 6/1).
Maruarar mengingatkan, dari tahun ke tahun inflasi terus meningkat. Kondisi inflasi yang terus meningkat ini pun seiring dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang juga terus naik, sementara pendapatan masyarakat tidak bertambah. Karena itu, sekali lagi, Maruarar meminta Presiden SBY bijaksana dan segera menurunkan harga LPG ini, apalagi sebelumnya masyarakat sudah rela beralih dari bahan bakan minyak ke gas sebagaimana program pemerintah.
Ketika pemerintah meminta masyarakat beralih dari minyak ke gas, lanjut Maruarar, maka saat itu juga gas sudah menjadi kebutuhan dasar rakyat. Karena itulah, mensubsidi LPG bagi rakyat merupakan suatu keniscayaan.
Soal biaya subsidi, yang juga ini dikeluhkan Pertamina karena rugi, Maruarar memberi solusi dan jalan keluar, dengan mekanisme subsidi silang. Caranya dengan memotong anggaran operasi pejabat pemerintah, seperti mengurangi kunjungan ke luar negeri atau perjalanan dinas lainnya. Di saat yang sama, pemerintah harus meningkatkan pajak batubara, pajak barang mewah, serta beacukai rokok dan minuman beralkohol.
"Itu semua menjadi penerimaan baru bagi negara sehingga negara bisa mensubsdi LPG kepada rakyat," demikian Maruarar.
[ysa]
. Kenaikan harga LPG benar-benar memukul ekonomi rakyat, terutama di sektor usaha kecil menengah (UKM) dan sektor informal, seperti warteg, tukang gorengan, rumah makan, dan lain-lain. Jumlah ekonomi rakyat di sektor informal di Indonesia pun sangat banyak. 
BERITA TERKAIT: