. Kenaikan harga LPG disebabkan karena sebanyak 57 persen LPG Indonesia berasal dari impor. Sementara 12 persen lainnya didapat dari hasil kilang minyak Pertamina, dan 31 persen dari perusahaan swasta domestik.
"Tingginya impor mengakibatkan LPG 12 Kg terpengaruh nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Ini bukti praktik neoliberal. Pengelolaan minyak dan gas Indonesia hancur berantakan," kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, dalam keterangan saat lalu (Sabtu, 4/11).
Fadli menilai aneh alasan pemerintah, yang mengatakan tidak bisa mengintervensi Pertamina dalam menentukan harga jual LPG 12 Kg. Padahal dengan kepemilikan 100 persen saham di Pertamina, pemerintah seharusnya bisa mengatur harga jual LPG 12 Kg agar tidak naik dan membebani rakyat.
Fadli pun mengingatkan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa campur tangan Pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak.
[ysa]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: