Hal itu seakan menunjukkan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa Ahok itu tidak mengerti ajaran agamanya sendiri. Karena, pelacuran sudah jelas dilarang oleh ajaran agama manapun.
"Mungkin, wacana ini muncul dari seorang pejabat publik seperti Ahok karena ketidakmengertiannya terhadap persoalan penyakit masyarakat seperti ini," jelas Sekjen DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Fahman Habibi (Jumat, 3/1).
Padahal, jamak diketahui bahwa pelacuran terjadi karena motif ekonomi. Karena itu, menurut Fahman, jika masalah ekonomi ini bisa diselesaikan, persoalan pelacuran diyakini ini akan tuntas secara perlahan-lahan.
Atau solusi lain, menurutnya, dengan melakukan pembinanan terhadap para pelacur tersebut. Misalnya, menjadikan mereka sebagai istri.
"Siapa tahu Pak Ahok bersedia dan mau menginstrukan kepada beberapa pejabat yang ada di DKI Jakarta agar mengawini mereka. Bagi yang bersedia akan diberi bonus dan proses perkawinannya juga harus dipermudah serta dibiayai Pemda DKI Jakarta," tandasnya.
Sebelumnya, Ahok tidak mengerti mengapa Muhammadiyah menolak usulan pembangunan lokalisasi. Sebenarnya, Ahok juga mengaku tidak setuju atas legalisasi prostitusi. Namun, menurutnya masyarakat tidak perlu munafik menutupi keberadaan prostitusi yang kian menjamur di Ibukota.
"Saya juga nggak setuju ada legalisasi prostitusi. Persoalannya, jangan munafik, emang nggak ada prostitusi di DKI? Ngapain munafik? Itu aku nyindir aja," ujar Ahok Selasa, (31/12), lalu.
[zul]
Usulan Basuki Tjahaja Purnama terkait perlunya lokalisasi atau legalisasi prostitusi sebagai solusi permasalahan pelacuran di Jakarta merupakan wacana yang ngawur dan tidak berdasar. 
BERITA TERKAIT: