Hal itu disampaikan Syamsul dalam kunjungan kerja ke lokasi longsor di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah (Rabu, 25/12).
Wilayah Banjarnegara memang tak luput dari bencana longsor. Hampir tiap tahunnya terjadi. Sepanjang 19-24 Desember 2013 ini, longsor terjadi di 60 titik yang tersebar di 32 desa di 13 kecamatan. Akibat longsor tersebut, 32 rumah rusak berat, 21 rusak sedang, 56 rusak ringan, 135 rumah terancam dan 46 Kepala Keluarga mengungsi. Pengungsi tersebar di lima desa.
Dalam kesempatan itu Syamsul menyampaikan perlunya Pemerintah Daerah Banjarnegara membuat Peraturan Daerah dan menjalankan pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi wilayahnya yang rawan longsor. Dia menyarankan dalam Perda tersebut mengatur agar tempat hunian lama yang longsor tidak dihuni kembali setelah warganya relokasi.
"Tempat hunian yang longor dijadikan kawasan konservasi sehingga tidak timbul korban," kata Syamsul, seperti tertulis dalam pesan elektronik yang diteruskan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho.
Selain itu katanya, penduduk harus dilibatkan dalam proses pembangunan. Program penghijauan yang dicanangkan Pemda, bukan hanya berorientasi pada hijau daun semata, tetapi juga tanamannya harus mampu mengikat tanah dan ada nilai ekonominya.
"Bio enjineering bisa dilakukan masyarakat," pesannya.
Pada kesempatan itu Kepala BNPB juga memberikan bantuan dana siap pakai Rp 250 juta dan logistik peralatan untuk penanganan darurat di Banjarnegara.
[dem]
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Syamsul Maarif, menyampaikan ucapan terima kasih atas kinerja Bupati Banjarnegara, Sutejo Slamet Utomo, bersama BPBD Banjarnegara yang telah berusaha optimal melakukan penanganan bencana longsor di wilayahnya. 
BERITA TERKAIT: