Dengan demikian, kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Fraksi Golkar Harry Azhar Azis, subsidi untuk Pemda DKI menjadi penghematan di APBN dan dananya masuk ke kas negara.
Misalnya subsidi BBM sekitar Rp 250 triliun dan DKI memperoleh sekitar 20 persen, berarti sekitar Rp 50 triliun APBN bisa dihemat dengan kebijakan itu. Langkah ini cukup bagus, apalagi bisa memastikan subsidi tidak masuk ke kelompok orang-orang kaya.
"Kalau itu betul, maka Pemerintah pusat dan DPR perlu mengapresiasi dan sebagian penghematan itu bisa diarahkan untuk orang-orang miskin di DKI. Itu baru cocok," ujar Harry di Jakarta, Jumat (20/12).
Penjelasan itu dilontarkan menanggapi penjelasan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bahwa, penghapusan subsidi BBM di Jakarta akan diberlakukan untuk kendaraan mobil pribadi. Diharapkan, pengguna mobil pribadi bisa beralih ke angkutan umum sehingga mengurangi kemacetan di Ibukota.
Seperti dilansir dari
dpr.go.id Harry Azhar menambahkan, selama ini belum ada aturannya soal penghapusan subsidi BBM, namun kalau pembatasan tergantung dari kebijakan Pemda masing-masing. Dengan pola pembatasan terhadap orang-orang kaya atau mobil pribadi tidak boleh memanfaatkan subsidi perlu mendapat apresiasi.
[rus]
Komisi XI DPR RI mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta untuk menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan mobil pribadi di Ibukota. 
BERITA TERKAIT: