TB Ace: Partai Golkar di Banten tidak Tergantung Ratu Atut

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>

LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Selasa, 17 Desember 2013, 23:33 WIB

TB Ace: Partai Golkar di Banten tidak Tergantung Ratu Atut

Tubagus Ace Hasan Syadzily

Partai Golkar turut prihatin atas penetapan Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka kasus suap penanganan sengketa pemilihan kepala daerah Lebak, Banten, di Mahkamah Konstitusi yang diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi siang tadi. Meski Golkar sudah menduga sebelumnya Gubernur Banten itu bakal jadi tersangka setelah beberapa diperiksa lembaga antirasuah itu.

"Kita semua berkewajiban untuk menghormati proses hukum yang sekarang ini sedang berlangsung. Kami percaya KPK akan berlaku obyektif dalam menegakkan hukum di Banten dengan seadil-adilnya," ujar Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Tubagus Ace Hasan Syadzily, dalam pesan singkat yang diterima malam ini (Selasa, 17/12).

Namun, dia menegaskan, pihaknya tidak hanya tergantung kepada Ketua DPP Partai Golkar bidang Pemberdayaan Wanita itu untuk wilayah Banten. Pasalnya kader partai Beringin ini tidak hanya Atut di daerah tersebut.

"Sebagai partai yang telah memiliki sistem kaderisasi yang terstruktur, Partai Golkar tak hanya tergantung pada figur seseorang saja. Masih banyak kader-kader Partai Golkar yang potensial dan mengakar. Bahkan diantaranya menjadi Kepala Daerah di Banten yang tidak terkait dengan keluarga Ibu Atut," ujar politikus muda yang juga caleg DPR RI dari daerah pemilihan Banten 1 ini.

"Misalnya Pak Zaki Iskandar, kader muda Partai Golkar yang sekarang menjadi Bupati Tangerang. Ada Tubagus Iman Aryadi, kader muda Golkar yang kini menjadi Walikota Cilegon. Belum lagi, para calon anggota legislatif yang sekarang secara intensif melakukan kerja-kerja serius di masyarakat. Serta tentu saja struktur partai yang masih solid yang siap berjuang menghadapi Pemilu 2014," demikian bekas Ketua BEM UIN Jakarta yang saat ini duduk sebagai anggota Komisi VIII DPR ini. [zul]