"Deklarasi Djuanda menjadi bukti nyata perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan wilayah maritim, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara. Siapa di balik perjuangan itu semua. Ya, dia adalah Djuanda Kartawidjaja. Sosok yang menancapkan tonggak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI), Y Paonganan, dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 13/12).
Djuanda, kata Ongen biasa Paonganan disapa, merupakan contoh dari sedikit figur yang memegang teguh integritas dan idealisme dalam politik dan pemerintahan. Dua hal inilah yang membuatnya
istiqomah memihak kepentingan rakyat dalam setiap perjuangan.
"Kontribusi Djuanda bagi Indonesia sangatlah besar. Sayang, jejak pengabdiannya nyaris tak diingat sebagian besar generasi muda Indonesia," ungkapnya.
Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 menyatakan bahwa laut Indonesia meliputi laut di sekitarnya, yakni di antara dan di dalam kepulauan Indonesia. Kemudian diakui dalam konvensi hukum laut internasional United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS), sebagai negara kepulauan (archipelagic state). Perjuangan yang ditempuh bangsa Indonesia dengan mengikuti Konferensi Hukum Laut PBB mulai dari UNCLOS I (United Nations Conference on the Law of Sea) di Janewa, Swiss, pada 1958.
Peonganan menambahkan, dua tahun kemudian Indonesia mulai mengajukan Deklarasi Djuanda di UNCLOS II. Perjuangan di forum Internasional itu belum berhasil. Akhirnya, Konferensi Hukum Laut baru ditandatangani 130 negara dalam UNCLOS V (Konferensi Hukum Laut) di teluk Montenegro, Kingston, Jamaica, pada 6 - 10 Desember 1982, yang memutuskan beberapa ketentuan, batas laut teritorial seluas 12 mil, batas zona bersebelahan 24 mil, batas ZEE 200 mil, dan batas landas benua lebih dari 200 mil.
"Dekalarasi Djuanda mempunyai nilai yang sangat tinggi sebagai pemersatu dan persatuan bangsa. Bayangkan Negara RI pasca proklamasi 17 agustus 1945 laut-laut antara pulau Indonesia dianggap sebagai laut bebas. Artinya, siapa saja boleh mengambil kekayaan alamnya, termasuk ikan, orang bebas melakukan segala hal di kawasan itu. Berkat Deklarasi Djuanda, laut kini menjadi penghubung antar-bangsa, antar-pulau," bebernya.
Ongen mengatakan, Deklarasi Djuanda menegaskan antara darat, laut, dasar laut, udara, dan seluruh kekayaan, semua dalam satu kesatuan wilayah Indonesia. Pada masa Belanda, bahwa yang dimaksud tanah air, hanya tanah dan air yang ada di darat, dan di sepanjang pantai.
"Djuanda melihat jauh ke depan. Dia berani mengumumkan kepada dunia bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian dari wilayah NKRI," tegasnya.
Sebagai bentuk penghormatan setinggi-tingginya kepada sosok Djuanda, IMI meminta kepada pemerintah untuk menjadikan 13 sebagai hari libur nasional.
"Dia pahlawan, dia yang telah melahirkan Indonesia sehingga sepatutnya pemerintah memberi penghormatan setiap tanggal 13 Desember dijadikan hari libur nasional," demikian Ongen.
[ysa]
. Pemerintah Indonesia diminta menjadikan tanggal 13 Desember menjadi hari libur nasional. Karena, tanggal tersebut telah lahir sebuah arti kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu lahirnya Deklarasi Djuanda. Dengan Deklarasi ini, Indonesia memiliki luas wilayah laut sebesar 70 persen atau dua per tiganya dari wilayah darat. Luas laut Indonesia mencapai 3.257.375 km2, sementara luas daratan yang hanya 1. 919.443 km2 yang terbentang belasan ribu pulau. 
BERITA TERKAIT: