Forum WTO Harus Promosikan Keunggulan Petani dan Nelayan Indonesia

Menurut Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional HKTI Fadli Zon, sektor pertanian masih sangat penting dalam perekonomian dan memberikan dampak sangat signifikan terhadap kesejahteraan petani, sehingga memerlukan dukungan kebijakan dan diplomasi perdagangan yang menciptakan sistem perdagangan multilateral yang adil, seimbang dan transparan.

Petani Indonesia, kata Fadli, mempunyai peran yang besar dalam mata rantai perdagangan internasional pertanian dunia, oleh karena itu partisipasi aktif untuk membela petani-petani dan nelayan kecil Indonesia perlu diungkapkan melalui diplomasi aktif dalam forum internasional, seperti forum WTO, AFTA, Codex Alimentarius Commission maupun dalam forum Cairns Group, G33 dan G 20.

Jelas dia, perundingan pertanian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam putaran Doha memberikan peluang bagi pencapaian kepentingan nasional berupa peluang peningkatan ekspor tanpa mengabaikan kemungkinan dampak negatif bagi food security, livelihood security dan rural development.

"HKTI berpendapat bahwa liberalisasi perdagangan di sektor pertanian dalam kerjasama multilateral di bawah payung WTO harus mengedepankan semangat keadilan. Keikutsertaan Indonesia dalam Forum tersebut, seyogyanya bertujuan untuk mempromosikan keunggulan petani dan nelayan Indonesia atas produk-produk yang dihasilkannya serta memperjuangkan perlakuan dan praktek-praktek perdagangan internasional yang bebas dan adil (free and fair trade)," ujar Fadli dalam keterangannya, Selasa (3/12).

Selain itu, tambah politisi Partai Gerindra ini, upaya yang lebih penting adalah melakukan perlindungan kepada petani dan nelayan Indonesia tersebut terhadap sistem, kebijakan, perlakuan dan praktek perdagangan internasional pertanian yang tidak adil dan merugikan petani, nelayan, buruh, dan pedagang tradisional dan kecil.

Fadli mengungkapkan, tuntutan negara-negara maju agar negara berkembang, termasuk Indonesia, mengurangi subsidi di sektor pertanian sangat tidak adil. Sekarang subsidi pertanian di negara maju sudah rendah, karena dulu telah menikmati subsidi yang sangat besar. Demikian juga dengan investasi negara-negara maju di sektor pertanian sudah besar, sehingga sekarang mereka tidak memerlukan subsidi lagi. Lain halnya dengan negara berkembang yang hingga kini, investasi pembangunan pertaniannya masih belum memadai. Upaya liberalisasi perdagangan penting untuk masa depan dan bukan untuk diterapkan dalam kurun waktu sekarang ini.

"Oleh karena itu, Indonesia agar memperjuangkan penghapusan subsidi ekspor bagi negara maju serta perlakuan yang lebih memihak kepada negara berkembang dalam pembiayaan ekspor khususnya untuk produk-produk pertanian," terangnya.

Menurutnya, subsidi yang lebih tinggi untuk sektor pertanian di negara berkembang harus diberikan demi menjaga ketahanan pangan, apalagi populasi penduduk di negara berkembang dan miskin sangat tinggi. Petani kecil di negara berkembang membutuhkan insentif untuk meningkatkan kualitas produk mereka agar memiliki daya saing.  Selain itu petani kecil juga perlu mendapat jaminan berusaha dan perlindungan dari kompetisi tidak sehat serta akses kredit yang baik dan bunga rendah seperti  di negara lain di dunia.

HKTI tambah Fadli mengharapkan agar Indonesia memperjuangkan supaya negara-negara maju membuka akses pasarnya, terutama negara-negara maju yang melakukan proteksi produk pertaniannya. HKTI berpendapat agar Indonesia senantiasa mempertahankan dan menjaga kedaulatan petani, pertanian dan pangannya, termasuk menjaga dan meningkatkan martabat petani Indonesia di forum internasional dengan tetap memperhatikan kebijakan dan praktek perdagangan internasional yang bebas dan adil.

"HKTI menyerukan agar Sidang ke IX para Menteri WTO, sekalipun menghormati adanya ketentuan 'single undertaking' dalam proses pengambilan keputusan, namun agar substansi di bidang pertanian dan pembangunan negara berkembang yang secara umum telah disepakati dalam perundingan di Jenewa agar tetap disahkan dalam perundingan KTM IX WTO di Bali demi mempercepat pembangunan negara berkembang," demikian Fadli Zon. [rus]