Wakil Ketum Kadin: SBY Sentil Jokowi untuk Alihkan Perhatian dari Isu yang Memalukan

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>
LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR
  • Minggu, 10 November 2013, 14:49 WIB
Wakil Ketum Kadin: SBY Sentil Jokowi untuk Alihkan Perhatian dari Isu yang Memalukan
sb yudhoyono/net
rmol news logo Presiden SBY dinilai menjadikan kemacetan di Jakarta dan kota lain sebagai isu untuk mengalihkan perhatian publik dan lari dari persoalan memalukan yang sedang dihadapi pemerintahannya, yakni penyadapan oleh Amerika Serikat (AS) dan Australia.
 
Kanselir Jerman Angela Merkel sangat marah pada Presiden AS Barack Obama karena telepon selulernya disadap para agen NSA (Badan Keamanan Nasional) AS. Berbeda dengan para pemimpin Eropa yang secara terbuka menunjukkan amarah, Presiden RI bahkan nyaris tidak merespons ulah dua negara itu.

"Alih-alih marah karena disadap Australia, Presiden SBY justru coba mengalihkan perhatian publik dari isu penyadapan tadi dengan menjadikan kemacetan di Jakarta dan kota lain sebagai isu tandingan," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo, (Minggu, 10/11).

Presiden juga terkesan tendensius karena menyebut nama Gubernur DKI Joko Widodo saat menyinggung kemacetan tersebut. Akibatnya, cara publik mempersepsikan pernyataan soal kemacetan itu pun menjadi lain. Apalagi, ungkap Bambang, SBY mengemukakan masalah kemacetan lalu lintas itu di forum yang dihadiri para pengusaha anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di Bogor, belum lama ini.

Selain isu penyadapan, persoalan lain yang sedang mengemuka saat itu adalah tuntutan pekerja atas kenaikan Upah Minimum Regional (UMR). Sangat faktual karena tuntutan itu diwarnai oleh rangkaian unjuk rasa pekerja di sejumlah daerah. Selain itu, para praktisi bisnis juga sedang menyoroti lemahnya kinerja ekspor akibat menurunnya permintaan dari kawasan Eropa yang sedang dilanda krisis ekonomi.
 
"Akan sangat relevan jika Presiden saat itu menyinggung masalah upah pekerja, serta memotivasi para pengusaha untuk menggenjot volume ekspor. Membahas kemacetan pun relevan dalam konteks infrastruktur yang ideal. Namun, manakala semua persoalannya dilimpahkan ke pundak para gubernur dan walikota, presiden terkesan tidak bertanggungjawab dan hanya bisa menyalahkan bawahan," tandasnya. [zul]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA