"Cukup sudah Freeport menjarah dan merampok sumber daya tambang dan mineral Indonesia di Tanah Papua selama 46 tahun sejak tahun 1967," ujar Direktur Eksekutif IMES, M. Erwin Usman, melalui pesan elektronik yang diterima redaksi, Rabu (23/10).
Desakan Freeport kepada pemerintah untuk mendapatkan dispensasi terkait ekspor konsentrat tambang yang dimilikinya disampaikan Presiden Direktur Freeport Indonesia Rozik Soetjipto, kemarin.
Selain itu, Rozik juga minta keringanan untuk eksepor konsentrat tetap dilakukan pada tahun 2014, walaupun UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batubara sudah menegaskan melarang ekspor bijih mineral.
Dalam catatan IMES, intervensi dan sikap ngotot Freeport ini bukan yang pertama terjadi. Freeport sebelumnya ngotot terkait tahap renegosiasi kontrak karya. Sikap lembek pemerintah pun menjadi bulan-bulanan negosiator Freeport.
Erwan menegaskan yang harus dilakukan pemerintah dan rakyat Papua saat ini adalah bagaimana kekayaan alam yang dikuasai Freeport kembali dikuasai oleh bangsa Indonesia, digunakan sebesar-besar bagi kepentingan nasional dan kemaslahatan bangsa sesuai amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945.
"IMES menggalang dukungan solidaritas yang luas agar cara-cara korporasi transnasional yang gunakan kekuatan kapital dan sindikasi global untuk mendikte republik seperti yang terjadi selama ini untuk segera dilawan dan diakhiri," kata Erwin.
"IMES juga mengecam sikap lembek pemerintah yang tak berani berhadapan dengan sindikasi korporasi seperti Freeport, Newmont, Vale Indonesia," demikian Erwin.
[dem]
Indonesia Mining And Energy Studies (IMES) mengecam sikap PT Freeport Indonesia (PTFI) yang ngotot dan memaksa pemerintah memberikan keringanan membangun pabrik pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi (smelter). 
BERITA TERKAIT: