Menurut anggota Komisi IX dari Fraksi Golkar, Poempida Hidayatulloh, selain sepatutnya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengawal proses hukum mereka, seharusnya Muhamin juga dapat memberikan santunan langsung kepada para korban perbudakan ini. Atau Kemenakertrans bisa melibatkan mereka dalam program padat karya.
"Sehingga mereka kemudian dapat menikmati pekerjaan yang layak, yang ketika sebelumnya negara jelas tidak hadir dalam kasus penindasan ini," kata Poempida Hidayatulloh beberapa saat lalu (Rabu, 25/9).
Selanjutnya, lanjut Poempida, Muhaimin dapat menjadikan desa asal para korban ini menjadi target program desa produktif yang ada di Kemnakertrans. Desa asal mereka ini sudah sangat jelas teridentifikasi sebagai daerah miskin sehingga sangat layak untuk mendapatkan program tersebut.
"Jika program ini berjalan para korban ini secara tidak langsung dijadikan pahlawan oleh Kemnakertrans untuk desanya. Tapi saya sangat menyayangkan tindakan-tindakan pasif dari Kemnakertrans dalam masalah ini," demikian Poempida.
[ysa]
BERITA TERKAIT: