Begitu kata Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Hongkong, Tri Sugito dalam rilis yang diterima redaksi beberapa saat lalu (Minggu, 15/9).
“Biaya pengurusan migran Filipina, hanya 10 persen dari biaya migran Indonesia. Mestinya kita malu, negara besar
kok malah bisanya cuma memeras rakyat. Tak bisa tidak, rezim ini memang harus diganti," tegasnya.
Dalam aksi perjuangan hak migran yang dilangsungkan di Hongkong siang ini (15/9), Tri Sugito menyerukan reformasi bahkan revolusi dalam penanganan migran. Langkah mudah untuk menyelesaikan banyak kelemahan di KJRI ini, kata dia, adalah dengan menduplikasi metoda Filipina.
Senada dengan hal itu, Ferry Alfiand Tjung Phin yang juga merupakan salah satu ketua Bara JP mengatakan bahwa agenda revolusi penanganan migran sudah sangat mendesak. Untuk itu, Ferry yang datang dari Jakarta untuk ikut demo di Hongkong meminta agar pemerintah segera menduplikasi cara Filipina dalam menangani buruh. Kalau perlu, lanjutnya, pemerintah bisa mengganti pejabat KJRI dengan profesional dari Filipina.
"Filipina, berada di pihak buruh, biaya hanya 10% dari Indonesia. Duplikasi saja cara Filipina, dan pejabat kita diganti profesional Filipina saja, supaya melek dikit," sindir Ferry.
[ian]
Para buruh migran Indonesia di Hongkong mendesak pemerintah agar menduplikasi cara Filipina mengatur buruh migran. Supaya lebih lancar, petugas pelayanan migran di KJRI, diganti saja dengan profesional dari Filipina. 
BERITA TERKAIT: